Ganti rugi lumpur Lapindo, SBY didesak panggil Ical
Kamis, 03 Januari 2013 - 15:57 WIB
Ganti rugi lumpur Lapindo, SBY didesak panggil Ical
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta segera memanggil Aburizal Bakrie terkait belum tuntasnya pelunasan ganti rugi korban lumpur Lapindo. Padahal sebelumnya, pria yang biasa disapa Ical itu berkomitmen untuk melunasi ganti rugi korban lumpur Lapindo akhir tahun 2012.
"Presiden harus panggil Aburizal Bakrie minta agar ganti rugi korban lumpur dilunasi," ujar anggota Komisi V DPR Imam Nahrawi saat kunjungan mendadak ke proyek Percepatan Infrastruktur Daerah (PPID) 2011 di Desa Pamotan, KPresiden harus panggil Aburizal Bakrie minta agar ganti rugi korban lumpur dilunasiecamatan Porong, Kamis (3/1/2013).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku DPR tidak bisa mendesak Lapindo untuk menuntaskan pembayaran ganti rugi korban lumpur. Kendalanya, kata dia, karena menyangkut swasta.
Pihaknya Cuma sebatas mendorong Presiden agar memanggil Ical untuk menuntaskan masalah pelunasan ganti rugi tersebut. Selain itu, Komisi V DPR sebatas mengawasi penggunaan anggaran untuk penanganan lumpur di luar area terdampak yang ditanggung pemerintah.
Termasuk pembayaran penanganan sosial dan ganti rugi korban lumpur yang ditanggung pemerintah.
Sekadar diketahui, Lapindo Brantas Inc melalui PT Minarak Lapindo Jaya (Minarak) awalnya berkomitmen melunasi ganti rugi lumpur warga Desa Renokenongo, Kedungbendo, Siring dan Jatirejo akhir tahun 2012. Namun, karena tidak ada dana Minarak minta waktu lagi.
Sampai akhir tahun 2012, sebenarnya Minarak mengaku sanggup mengucurkan dana sebesar Rp 200 miliar dari kekurangan sekitar Rp 876 miliar.
Sisanya akan dibayar sampai bulan Mei 2013. Kenyataannya, dana yang dijanjikan juga masih kurang alias Minarak belum bisa mencukupi dana Rp 200 miliar yang dijanjikan.abdul rouf Sent from my BlackBerryR powered by Sinyal Kuat
"Presiden harus panggil Aburizal Bakrie minta agar ganti rugi korban lumpur dilunasi," ujar anggota Komisi V DPR Imam Nahrawi saat kunjungan mendadak ke proyek Percepatan Infrastruktur Daerah (PPID) 2011 di Desa Pamotan, KPresiden harus panggil Aburizal Bakrie minta agar ganti rugi korban lumpur dilunasiecamatan Porong, Kamis (3/1/2013).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku DPR tidak bisa mendesak Lapindo untuk menuntaskan pembayaran ganti rugi korban lumpur. Kendalanya, kata dia, karena menyangkut swasta.
Pihaknya Cuma sebatas mendorong Presiden agar memanggil Ical untuk menuntaskan masalah pelunasan ganti rugi tersebut. Selain itu, Komisi V DPR sebatas mengawasi penggunaan anggaran untuk penanganan lumpur di luar area terdampak yang ditanggung pemerintah.
Termasuk pembayaran penanganan sosial dan ganti rugi korban lumpur yang ditanggung pemerintah.
Sekadar diketahui, Lapindo Brantas Inc melalui PT Minarak Lapindo Jaya (Minarak) awalnya berkomitmen melunasi ganti rugi lumpur warga Desa Renokenongo, Kedungbendo, Siring dan Jatirejo akhir tahun 2012. Namun, karena tidak ada dana Minarak minta waktu lagi.
Sampai akhir tahun 2012, sebenarnya Minarak mengaku sanggup mengucurkan dana sebesar Rp 200 miliar dari kekurangan sekitar Rp 876 miliar.
Sisanya akan dibayar sampai bulan Mei 2013. Kenyataannya, dana yang dijanjikan juga masih kurang alias Minarak belum bisa mencukupi dana Rp 200 miliar yang dijanjikan.abdul rouf Sent from my BlackBerryR powered by Sinyal Kuat
(kur)
