SBY belum rela laksanakan Otda

Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai, belum rela melaksanakan otonomi daerah secara konsisten. Dengan jumlah menteri lebih dari 30 maka terlihat bahwa presiden tidak konsisten dalam otonomi daerah (Otda).

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD Irman Gusman dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2012 di Gedung DPD, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (27/12/2012).

"Lalu benarkah sudah basis utama dari pengelolaan negara ini? Melihat realitas pemerintahan yang berjalan dengan kabinet gemuk lebih dari 30 menteri, kita seperti diberi sinyak bagaimana tampaknya presiden masih tidak rela melaksanakan otonomi daerah secara konsisten," terangnya.

Dia menambahkan, ketidakrelaan ini juga ditunjukkan dari kewenangan pemerintah pusat yang terus menurun tidak seperti saat sentralisasi.

"Ketidakrelaan itu terjelaskan dari kenyataan kewenangan pemerintah pusat yang merosot secara drastis, tidak seperti era sentralisasi dulu. Semakin gemuk postur sebuah kabinet sebenarnya dari ketidakrelaan politis itu," tambahnya.

Oleh karenanya, DPD tidak heran jika pada akhirnya pemerintah pusat akan memangkas otonomi demi memperkuat kuasa pusat. Dari hal itu, Irman menjelaskan, akan ada beberapa akibatnya.

Salah satunya ialah akan banyak regulasi pusat yang dirasakan tidak adil oleh daerah-daerah yang kini otonom.

"Tidak mengherankan bila kemudian pemerintah pusat terkesan bernafsu memangkas otonomi demi mempertahankan kuasa pusat. Akibatnya, secara logis banyak regulasi pusat yang dirasakan tidak adil oleh daerah yang kini otonom," katanya.