Tersangkut korupsi, petinggi Demokrat diminta mundur
Sabtu, 15 Desember 2012 - 19:59 WIB
Tersangkut korupsi, petinggi Demokrat diminta mundur
A
A
A
Sindonews.com - Badan Usaha Penyelamat Partai Demokrat (BUPD) meminta sejumlah petinggi DPP Partai Demokrat (PD), mundur dari jabatannya. Mereka disebut-sebut terlibat skandal korupsi dan memperburuk citra partai di mata masyarakat.
Salah seorang pendiri PD Hencky Luntungan mengatakan, kondisi partai saat ini membuat banyak pendiri partai merasa kecewa. Oleh sebab itu, perlu segera dilakukan restrukturisasi dan revitalisasi partai menjelang perhelatan Pemilu 2014.
Jika tidak, maka akan sangat sulit bagi Demokrat untuk mendulang suara di pemilu mendatang, bahkan melebihi perolehan suara pada Pemilu 2004 sebesar 6,7 persen pun akan sangat sulit.
"Tidak hanya Anas (Urbaningrum) yang harus mundur, tapi orang-orang yang merasa korup, silahkan mundur, tinggalkan partai ini, atau rakyat yang akan menghukum," kata Hencky Luntungan dalam keterangan persnya, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/12/2012).
Mantan Wakil Sekretaris Jenderal (Wakil Sekjen) DPP Partai Demokrat ini mengatakan, para pendiri partai saat ini hanya memiliki tiga opsi menyikapi kondisi Demokrat.
Pertama, menjadi penonton dan membiarkan Demokrat terus terpuruk. Kedua, mendesak revitalisasi dan restrukturisasi partai, sekaligus memecat para pengurus yang terlibat skandal korupsi. Ketiga, siap berhadap-hadapan dengan para petinggi DPP Demokrat untuk membumihanguskan Demokrat pada Pemilu 2014.
"Saya yakin, kalau kondisi ini betul-betul diperbaiki oleh para pendiri bersama sama para fungsionaris partai, masih bisa, minimal dua digit. Tapi kalau tidak, ini akan di bawah 2004, 5 persen saja akan sangat sulit, di bawah titik nadir," ujarnya.
Revitalisasi dan restrukturisasi partai, katanya harus dilakukan, karena telah terjadi pelanggaran terhadap cita-cita pendirian partai. Demokrat didirikan sebagai partai tengah dan modern, namun kini telah menjadi sarang personifikasi individu para petinggi partai yang telah melakukan perbuatan tidak terpuji.
Salah satu mantan anggota Pokja AD/ART Kongres II Partai Demokrat di Bandung tahun 2010, Subur Sembiring mengatakan BUPPD merupakan gerakan inisiatif sejumlah kader, fungsionaris, dan pendiri partai sebagai wujud rasa memiliki dan cinta kepada Demokrat melihat kondisi partai yang semakin menurun tingkat elektabilitasnya.
Etika politik PD yang bersih, cerdas, dan santun masih dijadikan slogan semata. Di sisi lain, telah terjadi kekisruhan internal, termasuk dalam penyelenggaraan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Partai Demokrat di Sentul 14-16 Desember 2012, serta pelanggaran AD/ART yang dilakukan para petinggi DPP partai dalam mengelola partai hingga saat ini.
"Dengan kekisruhan DPP PD saat ini mengakibatkan krisis kepercayaan kepada kepemimpinan Ketua Umum semakin kuat, dan inilah yang menyebabkan PD pada titik nadir," pungkasnya.
Salah seorang pendiri PD Hencky Luntungan mengatakan, kondisi partai saat ini membuat banyak pendiri partai merasa kecewa. Oleh sebab itu, perlu segera dilakukan restrukturisasi dan revitalisasi partai menjelang perhelatan Pemilu 2014.
Jika tidak, maka akan sangat sulit bagi Demokrat untuk mendulang suara di pemilu mendatang, bahkan melebihi perolehan suara pada Pemilu 2004 sebesar 6,7 persen pun akan sangat sulit.
"Tidak hanya Anas (Urbaningrum) yang harus mundur, tapi orang-orang yang merasa korup, silahkan mundur, tinggalkan partai ini, atau rakyat yang akan menghukum," kata Hencky Luntungan dalam keterangan persnya, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/12/2012).
Mantan Wakil Sekretaris Jenderal (Wakil Sekjen) DPP Partai Demokrat ini mengatakan, para pendiri partai saat ini hanya memiliki tiga opsi menyikapi kondisi Demokrat.
Pertama, menjadi penonton dan membiarkan Demokrat terus terpuruk. Kedua, mendesak revitalisasi dan restrukturisasi partai, sekaligus memecat para pengurus yang terlibat skandal korupsi. Ketiga, siap berhadap-hadapan dengan para petinggi DPP Demokrat untuk membumihanguskan Demokrat pada Pemilu 2014.
"Saya yakin, kalau kondisi ini betul-betul diperbaiki oleh para pendiri bersama sama para fungsionaris partai, masih bisa, minimal dua digit. Tapi kalau tidak, ini akan di bawah 2004, 5 persen saja akan sangat sulit, di bawah titik nadir," ujarnya.
Revitalisasi dan restrukturisasi partai, katanya harus dilakukan, karena telah terjadi pelanggaran terhadap cita-cita pendirian partai. Demokrat didirikan sebagai partai tengah dan modern, namun kini telah menjadi sarang personifikasi individu para petinggi partai yang telah melakukan perbuatan tidak terpuji.
Salah satu mantan anggota Pokja AD/ART Kongres II Partai Demokrat di Bandung tahun 2010, Subur Sembiring mengatakan BUPPD merupakan gerakan inisiatif sejumlah kader, fungsionaris, dan pendiri partai sebagai wujud rasa memiliki dan cinta kepada Demokrat melihat kondisi partai yang semakin menurun tingkat elektabilitasnya.
Etika politik PD yang bersih, cerdas, dan santun masih dijadikan slogan semata. Di sisi lain, telah terjadi kekisruhan internal, termasuk dalam penyelenggaraan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Partai Demokrat di Sentul 14-16 Desember 2012, serta pelanggaran AD/ART yang dilakukan para petinggi DPP partai dalam mengelola partai hingga saat ini.
"Dengan kekisruhan DPP PD saat ini mengakibatkan krisis kepercayaan kepada kepemimpinan Ketua Umum semakin kuat, dan inilah yang menyebabkan PD pada titik nadir," pungkasnya.
(mhd)
