Kemensos minta pemerintah daerah lebih peka
Jum'at, 14 Desember 2012 - 21:08 WIB
Kemensos minta pemerintah daerah lebih peka
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Sosial (Kemensos) mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda/Pemkot) untuk turun langsung ke lapangan melihat masyarakatnya. Karena salah satu maksud adanya otonomi daerah adalah wewenang pemda untuk lebih peka kepada masyarakatnya.
Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, pimpinan daerah harus lebih peka kepada warganya, lebih mengetahui kondisi wilayahnya, kondisi warganya terkait dengan otonomi daerah.
Terkait hal ini, Kemensos sebagai pemerintah pusat tetap memberikan perhatian berupa sumbangsih di setiap pemda masing-masing.
Dia mengatakan, harapan kedepan agar pemda bisa lebih maksimal khususnya dinas sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Dinas sosial yang sudah mempunyai perangkat-perangkatnya seperti lurah, dan camat agar langsung turun ke lapangan melihat wargannya.
Menurutnya, hal ini bukan hanya Pemda Bekasi. Tetapi seluruh daerah-daerah yang sudah melakukan otda mempunyai tanggungjawab yang tidak sedikit merupakan suatu keharusan dan tidak ada alasan anggaran yang tidak cukup. "Kalau tidak cukup tingkatan dalam APBD dengan peran densos itu sendiri," ujarnya.
Melihat keadaan ini, kader Fraksi PKS ini mengimbau agar daerah haruslah bangkit bersama-sama dengan perangkat lainnya untuk lebih mengontrol warga-warganya, terlebih yang tidak mampu dan sangat membutuhkan.
"Kemensos pasti akan beri perhatian, tetapi peran pemda harus lebih dari kami. Kita akan follow up dan monitoring ini terus," tegasnya.
Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, pimpinan daerah harus lebih peka kepada warganya, lebih mengetahui kondisi wilayahnya, kondisi warganya terkait dengan otonomi daerah.
Terkait hal ini, Kemensos sebagai pemerintah pusat tetap memberikan perhatian berupa sumbangsih di setiap pemda masing-masing.
Dia mengatakan, harapan kedepan agar pemda bisa lebih maksimal khususnya dinas sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Dinas sosial yang sudah mempunyai perangkat-perangkatnya seperti lurah, dan camat agar langsung turun ke lapangan melihat wargannya.
Menurutnya, hal ini bukan hanya Pemda Bekasi. Tetapi seluruh daerah-daerah yang sudah melakukan otda mempunyai tanggungjawab yang tidak sedikit merupakan suatu keharusan dan tidak ada alasan anggaran yang tidak cukup. "Kalau tidak cukup tingkatan dalam APBD dengan peran densos itu sendiri," ujarnya.
Melihat keadaan ini, kader Fraksi PKS ini mengimbau agar daerah haruslah bangkit bersama-sama dengan perangkat lainnya untuk lebih mengontrol warga-warganya, terlebih yang tidak mampu dan sangat membutuhkan.
"Kemensos pasti akan beri perhatian, tetapi peran pemda harus lebih dari kami. Kita akan follow up dan monitoring ini terus," tegasnya.
(san)
