Banyak proyek mubazir di Polri
Minggu, 09 Desember 2012 - 09:47 WIB
Banyak proyek mubazir di Polri
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyatakan, dengan adanya kasus Simulator SIM, Polri diharapkan segera membenahi sistem pengawasan pada proyek-proyek pengadaannya.
Pasalnya, selama ini cukup banyak proyek-proyek pengadaan bersifat mubazir dan rawan korupsi.
"Ironisnya, Irwasum dan Propam Polri seakan tidak berdaya untuk mengawasi, apalagi mempersoalkan proyek-proyek mubazir itu hingga ke pengadilan," ujar Neta dalam rilisnya, Minggu (9/12/2012).
Memperingati Hari Anti Korupsi 2012 hari ini, IPW mencatat ada tiga proyek besar yang mubazir di Polri. Pertama, Proyek Pusat Latihan Polri, di Cikeas, senilai Rp1,6 triliun. Kedua, proyek Disaster Recovery Center (DRC) di Lembang, Jawa Barat, senilai Rp139 miliar yang tidak berfungsi maksimal. Seharusnya, kata Neta, hal tersebut dijadikan sebagai tempat pengumpulan data (pusat data).
"Faktanya polres-polres dan polda-polda tak kunjung mau mengirimkan data-data ke CDR. Sehingga CDR menjadi proyek sia-sia. Bahkan Kapolri tak kunjung meresmikannya," katanya.
Ketiga, lanjut Neta, proyek mobil surveiland Intalkam tahun 2010. Semula banyak jenderal yang menolak tapi tetap diadakan. Sejak dibeli dari Jerman mobil ini tidak bisa dioperasionalkan dengan maksimal.
"Sekarang nongkrong di Mabes Polri dan tidak bisa mengirim data apa pun," lanjutnya.
Selain itu IPW berharap, KPK mulai mencermati tiga proyek pengadaan di Polri. Pertama, proyek HT (handy talky) 2013 senilai Rp300 miliar untuk polres se Indonesia. Kedua, pengadaan HT untuk Korlantas Polri senilai Rp60 miliar. Ketiga, proyek Police Backborn 2011 senilai UDS100 juta, dan tahun 2012 senilai USD75 juta.
"Selama ini Presiden selalu mengatakan jajaran pemerintah harus melakukan penghematan dan proyek-alutsista harus mengedepankan produk-industri dalam negeri. Tapi faktanya Polri tetap saja mengedepankan barang-barang dari luar negeri yang akhirnya tidak terpakai, seperti proyek DRC di Lembang," jelasnya.
Dalam rangka Hari Anti Korupsi 2012, IPW jua mendesak KPK bersikap agresif membersihkan dugaan korupsi di Polri. Pasalnya, tandas Neta, Polri harus diselamatkn dari aksi-aksi korupsi.
"Hal tersebut agar menjadi sapu bersih sebagai hulu penegakan hukum di negeri ini," tandasnya.
Pasalnya, selama ini cukup banyak proyek-proyek pengadaan bersifat mubazir dan rawan korupsi.
"Ironisnya, Irwasum dan Propam Polri seakan tidak berdaya untuk mengawasi, apalagi mempersoalkan proyek-proyek mubazir itu hingga ke pengadilan," ujar Neta dalam rilisnya, Minggu (9/12/2012).
Memperingati Hari Anti Korupsi 2012 hari ini, IPW mencatat ada tiga proyek besar yang mubazir di Polri. Pertama, Proyek Pusat Latihan Polri, di Cikeas, senilai Rp1,6 triliun. Kedua, proyek Disaster Recovery Center (DRC) di Lembang, Jawa Barat, senilai Rp139 miliar yang tidak berfungsi maksimal. Seharusnya, kata Neta, hal tersebut dijadikan sebagai tempat pengumpulan data (pusat data).
"Faktanya polres-polres dan polda-polda tak kunjung mau mengirimkan data-data ke CDR. Sehingga CDR menjadi proyek sia-sia. Bahkan Kapolri tak kunjung meresmikannya," katanya.
Ketiga, lanjut Neta, proyek mobil surveiland Intalkam tahun 2010. Semula banyak jenderal yang menolak tapi tetap diadakan. Sejak dibeli dari Jerman mobil ini tidak bisa dioperasionalkan dengan maksimal.
"Sekarang nongkrong di Mabes Polri dan tidak bisa mengirim data apa pun," lanjutnya.
Selain itu IPW berharap, KPK mulai mencermati tiga proyek pengadaan di Polri. Pertama, proyek HT (handy talky) 2013 senilai Rp300 miliar untuk polres se Indonesia. Kedua, pengadaan HT untuk Korlantas Polri senilai Rp60 miliar. Ketiga, proyek Police Backborn 2011 senilai UDS100 juta, dan tahun 2012 senilai USD75 juta.
"Selama ini Presiden selalu mengatakan jajaran pemerintah harus melakukan penghematan dan proyek-alutsista harus mengedepankan produk-industri dalam negeri. Tapi faktanya Polri tetap saja mengedepankan barang-barang dari luar negeri yang akhirnya tidak terpakai, seperti proyek DRC di Lembang," jelasnya.
Dalam rangka Hari Anti Korupsi 2012, IPW jua mendesak KPK bersikap agresif membersihkan dugaan korupsi di Polri. Pasalnya, tandas Neta, Polri harus diselamatkn dari aksi-aksi korupsi.
"Hal tersebut agar menjadi sapu bersih sebagai hulu penegakan hukum di negeri ini," tandasnya.
(rsa)
