KPU: Anggaran Rp60 M itu untuk biaya perjalanan
Senin, 03 Desember 2012 - 17:17 WIB
KPU: Anggaran Rp60 M itu untuk biaya perjalanan
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan pengajuan anggaran sekira Rp60 miliar untuk melakukan verifikasi faktual 18 partai politik (Parpol) hasil putusan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) wajar.
Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjelaskan, dari dana sebesar itu yang akan digunakan tertinggi ialah untuk biaya perjalanan dalam melakukan verifikasi di berbagai daerah.
"Biaya banyak dibutuhkan memang perjalanan, kalau kemarin mereka dua kali perjalanan tingkat kecamatan itu kan Rp60 miliar, nah sekarang kalau kita mau hitung sama. Ini kan waktunya pendek, tentu tidak sampai segitu," jelas Hadar, di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (3/12/2012).
Dia juga menjelaskan dana tersebut sangat dibutuhkan, terlebih di beberapa daerah yang mengaku sudah kekurangan dana.
"Kami perkirakan di bawah itu (Rp60 miliar). Tapi yang jelas kami memang butuh dana tambahan, karena memang sudah ada daerah yang dananya minim, dana ini kita butuhkan," tukasnya.
Sementara itu, ketika ditanya mengenai sumber dana, Hadar mengatakan kalau uang sebesar itu didapatkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tentunya ditambah dengan dana awal yang belum pernah digunakan.
Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjelaskan, dari dana sebesar itu yang akan digunakan tertinggi ialah untuk biaya perjalanan dalam melakukan verifikasi di berbagai daerah.
"Biaya banyak dibutuhkan memang perjalanan, kalau kemarin mereka dua kali perjalanan tingkat kecamatan itu kan Rp60 miliar, nah sekarang kalau kita mau hitung sama. Ini kan waktunya pendek, tentu tidak sampai segitu," jelas Hadar, di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (3/12/2012).
Dia juga menjelaskan dana tersebut sangat dibutuhkan, terlebih di beberapa daerah yang mengaku sudah kekurangan dana.
"Kami perkirakan di bawah itu (Rp60 miliar). Tapi yang jelas kami memang butuh dana tambahan, karena memang sudah ada daerah yang dananya minim, dana ini kita butuhkan," tukasnya.
Sementara itu, ketika ditanya mengenai sumber dana, Hadar mengatakan kalau uang sebesar itu didapatkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tentunya ditambah dengan dana awal yang belum pernah digunakan.
(rsa)
