Keterbatasan modal membuat perempuan malas berpolitik
Rabu, 28 November 2012 - 11:56 WIB
Keterbatasan modal membuat perempuan malas berpolitik
A
A
A
Sindonews.com - Keterbatasan modal dianggap sebagai salah satu faktor perempuan enggan untuk terjun dalam dunia politik. Biaya politik yang mahal dan berbagai tekanan dalam pengambilan keputusan membuat mereka berpikir untuk ikut berpartisipasi.
Persoalan ini, merupakan hasil temuan enam peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
"Keterbatasan materi juga menjadi kendala bagi perempuan, karena biaya politik yang mahal dan tekanan yang dialami membuat perempuan harus melakukan kalkulasi secara cermat ketika ingin terjun dalam dunia politik," jelas Koordinator tim peneliti politik LIPI, Sri Yanuarti dalam acara diskusi dan launching buku berjudul "Perempuan, Partai Politk dan Parleman" di Kantor LIPI, Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2012).
Dia menambahkan, faktor lain yang membuat perempuan menolak berpolitik, karena masalah persepsi kultural peran perempuan di Indonesia. Dia pun mencontohkan beberapa daerah yang membuat peran perempuan dalam berpolitik kembali harus digagalkan, karena status gender.
"Misal di NTB dukungan atau tidak pada keluarga. Kalau di Aceh dan Papua dengan latar belakang konflik sehingga mempengaruhi persepsi perempuan mengenai identitas mereka sendiri. Selain itu, problem kultural yang dibalut nilai agama masih dominan di Aceh," tandasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, status perempuan juga mempengaruhi mengapa mereka memilih untuk tidak berpolitik, karena mereka memiliki keterbatasan dalam penentuan kebijakan.
"Perempuan di Papua tidak punya hak masuk dalam pengambilan kebijakan dan keputusan adat bagi masyarakat, atau Ternate di mana faktor kekerabatan menjadi faktor penentu bagi perempuan untuk masuk dalam dunia politik," tutupnya.
Persoalan ini, merupakan hasil temuan enam peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
"Keterbatasan materi juga menjadi kendala bagi perempuan, karena biaya politik yang mahal dan tekanan yang dialami membuat perempuan harus melakukan kalkulasi secara cermat ketika ingin terjun dalam dunia politik," jelas Koordinator tim peneliti politik LIPI, Sri Yanuarti dalam acara diskusi dan launching buku berjudul "Perempuan, Partai Politk dan Parleman" di Kantor LIPI, Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2012).
Dia menambahkan, faktor lain yang membuat perempuan menolak berpolitik, karena masalah persepsi kultural peran perempuan di Indonesia. Dia pun mencontohkan beberapa daerah yang membuat peran perempuan dalam berpolitik kembali harus digagalkan, karena status gender.
"Misal di NTB dukungan atau tidak pada keluarga. Kalau di Aceh dan Papua dengan latar belakang konflik sehingga mempengaruhi persepsi perempuan mengenai identitas mereka sendiri. Selain itu, problem kultural yang dibalut nilai agama masih dominan di Aceh," tandasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, status perempuan juga mempengaruhi mengapa mereka memilih untuk tidak berpolitik, karena mereka memiliki keterbatasan dalam penentuan kebijakan.
"Perempuan di Papua tidak punya hak masuk dalam pengambilan kebijakan dan keputusan adat bagi masyarakat, atau Ternate di mana faktor kekerabatan menjadi faktor penentu bagi perempuan untuk masuk dalam dunia politik," tutupnya.
(kur)
