Manuver Dipo rugikan Komisi I DPR & Kemhan
Kamis, 22 November 2012 - 11:27 WIB
Manuver Dipo rugikan Komisi I DPR & Kemhan
A
A
A
Sindonews.com - Manuver Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam mengenai kongkalikong anggaran, akan merugikan Komisi I DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq mengatakan, langkah Dipo tersebut, dipastikan akan merugikan modernisasi anggaran alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Pasalnya, Dipo mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membintangi anggaran tersebut.
"Selama ini Komisi I terus mengapresiasi langkah TNI untuk modernisasi alutsista, namun dengan kejadian ini (laporan Seskab) bisa menghambat program tersebut," kata Mahfudz Siddiq, melalui pesan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (22/11/2012).
Mahfudz menjelaskan, selama ini Panitia Kerja (Panja) alutsista yang dipimpin TB Hasanudin sangat intens membahas program ini dan banyak menghasilkan efesiensi anggaran.
"Misalnya pengalihan rencana pembelian MBT Leopard dari Belanda ke Jerman selaku produsennya. Juga rencana pembelian Sukhoi dari Rusia yang semula ada pihak ketiga diubah jadi G to G. Begitu juga inisiatif Komisi I yang mendorong TNI AL membeli tiga Light Fregat dari Inggris yang berhasil negosiasi dengan harga sangat ekonomis," ungkapnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan, untuk mendorong efesiensi, Komisi I telah mengirim tim kecil ke Belanda, Jerman, dan Inggris untuk ikut berbicara dgn pihak terkait.
"Dukungan Komisi I terhadap program modernisasi alutsista TNI juga dihasilkannya dukungan anggaran atas gap sebesar 50 triliun. Karena dari baseline kebutuhan 150 triliun untuk pemenuhan target MEF sampai dengan 2014, pemerintah hanya menyiapkan 100 triliun," ungkapnya.
Menurut Mahfudz, manuver Dipo Alam menunjukkan ke publik, bahwa ada ketidakjelasan tata kelola di pemerintahan.
"Bagaimana Seskab bisa perintahkan Menkeu bintangi anggaran kementrian sementara anggaran kementrian dibahas dan disepakati bersama antara K/L dengan DPR sesuai mekanisme UU," pungkasnya.
Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq mengatakan, langkah Dipo tersebut, dipastikan akan merugikan modernisasi anggaran alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Pasalnya, Dipo mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membintangi anggaran tersebut.
"Selama ini Komisi I terus mengapresiasi langkah TNI untuk modernisasi alutsista, namun dengan kejadian ini (laporan Seskab) bisa menghambat program tersebut," kata Mahfudz Siddiq, melalui pesan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (22/11/2012).
Mahfudz menjelaskan, selama ini Panitia Kerja (Panja) alutsista yang dipimpin TB Hasanudin sangat intens membahas program ini dan banyak menghasilkan efesiensi anggaran.
"Misalnya pengalihan rencana pembelian MBT Leopard dari Belanda ke Jerman selaku produsennya. Juga rencana pembelian Sukhoi dari Rusia yang semula ada pihak ketiga diubah jadi G to G. Begitu juga inisiatif Komisi I yang mendorong TNI AL membeli tiga Light Fregat dari Inggris yang berhasil negosiasi dengan harga sangat ekonomis," ungkapnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan, untuk mendorong efesiensi, Komisi I telah mengirim tim kecil ke Belanda, Jerman, dan Inggris untuk ikut berbicara dgn pihak terkait.
"Dukungan Komisi I terhadap program modernisasi alutsista TNI juga dihasilkannya dukungan anggaran atas gap sebesar 50 triliun. Karena dari baseline kebutuhan 150 triliun untuk pemenuhan target MEF sampai dengan 2014, pemerintah hanya menyiapkan 100 triliun," ungkapnya.
Menurut Mahfudz, manuver Dipo Alam menunjukkan ke publik, bahwa ada ketidakjelasan tata kelola di pemerintahan.
"Bagaimana Seskab bisa perintahkan Menkeu bintangi anggaran kementrian sementara anggaran kementrian dibahas dan disepakati bersama antara K/L dengan DPR sesuai mekanisme UU," pungkasnya.
(maf)
