Bos perusahaan di AS gelapkan uang Merpati
Rabu, 21 November 2012 - 21:39 WIB
Bos perusahaan di AS gelapkan uang Merpati
A
A
A
Sindonews.com - Saksi kunci dalam kasus dugaan korupsi penyewaan pesawat Merpati Nusantara Airlines (MNA), Lawrence Siburian membeberkan penyalahgunaan security deposit oleh bos Thirdtone Aircraft Leasing Group (TALG) yang harusnya memasok dua unit Boeing ke perusahaan BUMN itu.
Hal itu diungkapkan Lawrence, pada persidangan atas Hotasi Nababan dan Tony Sudjarto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/11/2012).
Lawrence merupakan mantan kuasa hukum PT MNA saat melakukan pembelaan di Amerika Serikat (AS).
Dia mengungkapkan, dirinya pada 18 Desember 2006 sekira pukul 9 pagi waktu Washington ditelpon Hotasi yang saat itu masih menjabat Dirut MNA. Setelah memperkenalkan diri, kata Lawrence, Hotasi menjelaskan rencana MNA menyewa pesawat dari TALG.
Untuk itu Hotasi meminta Lawrence memastikan keabsahan TALG sebagai perusahaan penyewaan pesawat. Selain itu, Hotasi juga meminta Lawrence memastikan keabsahan kantor pengacara Hume Associates yang ditunjuk sebagai penerima security deposite oleh TALG.
Siang hari tanggal 18 Desember 2006 itu, Lawrence dengan berbekal surat kuasa dari MNA yang dikirim via email langsung melakukan penelusuran dan pengecekan langsung kantor TALG dan Hume Associates di Wahington DC yang lokasinya di kawasan elit. "Hanya 10 menit dari white house," ucapnya.
Bahkan Lawrence mengaku, telah bertemu langsung dengan John Cooper, pemilik sekaligus Chief Operating Officer (COO) TALG. Selain itu, dia memperoleh semua dokumen legal TALG termasuk Certificate of Incorporation yang dikeluarkan negara bagian Delawre.
Hanya saja setelah MNA mentransfer USD 1 juta sebagai security deposit ke Hume Associates pada 21 Desember 2006 pagi WIB, ternyata uangnya tak digunakan TALG untuk membayar pembelian pesawat ke East Dover. John Cooper justru memindahbukukan uang security deposit itu ke rekening pribadinya.
"USD980 ribu ditransfer ke rekening John Cooper," ujar Lawrence.
Akhirnya, karena pesawat tak dikirim, MNA pun melakukan gugatan ke TALG yang akhirnya dimenangkan oleh Pengadilan Distrik Columbia. Namun ternyata, John Cooper yang mengaku bersalah telah menyalahgunakan security deposit tak mampu lagi mengembalikan uang dari MNA secara cash.
"Kemampuannya hanya USD5 ribu per bulan," kata Lawrence.
Sementara mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu yang dihadirkan sebagai saksi meringankan (a de charged) menegaskan, kondisi MNA pada 2006 sudah sangat sulit, karena jumlah pesawat beroperasi hanya sembilan unit dan dibayangi ancaman hengkangnya pilot.
"Merpati ini persoalan sulit sampai Presiden dan Wapres pun turun. Masalahnya tidak ada pesawat. Kalau tidak ada pesawat, ya tambah rugi. Tapi persoalannya bagaimana cari pesawat itu," ucap Said.
Karenanya Said menilai keputusan Hotasi direksi MNA lainnya untuk menyewa pesawat merupakan satu-satunya pilihan. "Keputusan itu menurut saya merupakan tindakan tanggap darurat untuk menyelamatkan Merpati yang sudah berdarah-darah," ulasnya.
Lantas bagaimana dengan pesawat pesanan yang tidak datang sementara security deposit sudah dibayarkan? Said menilai hal itu sebagai risiko bisnis. Bahkan dia yakin tak ada maksud Hotasi bermain dalam penyewaan pesawat itu.
"Bodoh sekali kalau mau bermain dalam kasus ini. Kalau ini ada permainan, tidak mungkin Direksi Merpati mau ke sana (AS) menuntut uang kembali. Kalau memang bermain, buat apa minta Kejagung sebagai pengacara negara untuk mengejar uangnya," sambungnya.
Bahkan Said menyebut security deposit yang ditilep TALG itu hingga 2011 lalu masih tercatat sebagai piutang MNA. "Itu jadi tagihan Merpati," tegasnya.
Hal itu diungkapkan Lawrence, pada persidangan atas Hotasi Nababan dan Tony Sudjarto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/11/2012).
Lawrence merupakan mantan kuasa hukum PT MNA saat melakukan pembelaan di Amerika Serikat (AS).
Dia mengungkapkan, dirinya pada 18 Desember 2006 sekira pukul 9 pagi waktu Washington ditelpon Hotasi yang saat itu masih menjabat Dirut MNA. Setelah memperkenalkan diri, kata Lawrence, Hotasi menjelaskan rencana MNA menyewa pesawat dari TALG.
Untuk itu Hotasi meminta Lawrence memastikan keabsahan TALG sebagai perusahaan penyewaan pesawat. Selain itu, Hotasi juga meminta Lawrence memastikan keabsahan kantor pengacara Hume Associates yang ditunjuk sebagai penerima security deposite oleh TALG.
Siang hari tanggal 18 Desember 2006 itu, Lawrence dengan berbekal surat kuasa dari MNA yang dikirim via email langsung melakukan penelusuran dan pengecekan langsung kantor TALG dan Hume Associates di Wahington DC yang lokasinya di kawasan elit. "Hanya 10 menit dari white house," ucapnya.
Bahkan Lawrence mengaku, telah bertemu langsung dengan John Cooper, pemilik sekaligus Chief Operating Officer (COO) TALG. Selain itu, dia memperoleh semua dokumen legal TALG termasuk Certificate of Incorporation yang dikeluarkan negara bagian Delawre.
Hanya saja setelah MNA mentransfer USD 1 juta sebagai security deposit ke Hume Associates pada 21 Desember 2006 pagi WIB, ternyata uangnya tak digunakan TALG untuk membayar pembelian pesawat ke East Dover. John Cooper justru memindahbukukan uang security deposit itu ke rekening pribadinya.
"USD980 ribu ditransfer ke rekening John Cooper," ujar Lawrence.
Akhirnya, karena pesawat tak dikirim, MNA pun melakukan gugatan ke TALG yang akhirnya dimenangkan oleh Pengadilan Distrik Columbia. Namun ternyata, John Cooper yang mengaku bersalah telah menyalahgunakan security deposit tak mampu lagi mengembalikan uang dari MNA secara cash.
"Kemampuannya hanya USD5 ribu per bulan," kata Lawrence.
Sementara mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu yang dihadirkan sebagai saksi meringankan (a de charged) menegaskan, kondisi MNA pada 2006 sudah sangat sulit, karena jumlah pesawat beroperasi hanya sembilan unit dan dibayangi ancaman hengkangnya pilot.
"Merpati ini persoalan sulit sampai Presiden dan Wapres pun turun. Masalahnya tidak ada pesawat. Kalau tidak ada pesawat, ya tambah rugi. Tapi persoalannya bagaimana cari pesawat itu," ucap Said.
Karenanya Said menilai keputusan Hotasi direksi MNA lainnya untuk menyewa pesawat merupakan satu-satunya pilihan. "Keputusan itu menurut saya merupakan tindakan tanggap darurat untuk menyelamatkan Merpati yang sudah berdarah-darah," ulasnya.
Lantas bagaimana dengan pesawat pesanan yang tidak datang sementara security deposit sudah dibayarkan? Said menilai hal itu sebagai risiko bisnis. Bahkan dia yakin tak ada maksud Hotasi bermain dalam penyewaan pesawat itu.
"Bodoh sekali kalau mau bermain dalam kasus ini. Kalau ini ada permainan, tidak mungkin Direksi Merpati mau ke sana (AS) menuntut uang kembali. Kalau memang bermain, buat apa minta Kejagung sebagai pengacara negara untuk mengejar uangnya," sambungnya.
Bahkan Said menyebut security deposit yang ditilep TALG itu hingga 2011 lalu masih tercatat sebagai piutang MNA. "Itu jadi tagihan Merpati," tegasnya.
(mhd)