Renovasi rutan KPK telan Rp2,5 M
Rabu, 21 November 2012 - 17:09 WIB
Renovasi rutan KPK telan Rp2,5 M
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghabiskan dana miliaran rupiah untuk merenovasi Rumah Tahanan (Rutan) Guntur milik POM TNI AD sebagai tempat tahanan sementara dari para koruptor.
Penggunaan dana besar tersebut dikarenakan bangunan rutan yang berada di lahan seluas 365 meter persegi itu sudah cukup tua. Bangunan sendiri berdiri sejak tahun 1937.
"Kira-kira kalau enggak salah awalnya Rp1,5 miliar untuk rehab. Kemungkinan akan naik jadi sekira Rp2,5 miliar karena jerujinya akan pakai standar LP-LP lain," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat mengunjungi Rutan Guntur, Jakarta, Rabu (21/11/2012).
Menurut Bambang, nantinya rutan yang digunakan KPK rencananya akan menggunakan sistem full automatic. Sistem itu sendiri diketahui adalah untuk menekan peluang terjadinya pelanggaran yang dilakukan antara tahanan dengan petugas KPK.
“Full automatic nantinya bikin batasan pertemuan antara tahanan dengan petugas agar tidak terjadi kongkalikong antara mereka,“ jelasnya.
Bambang menuturkan, pihaknya akan merasa lebih nyaman jika tahanan KPK berada dalam pengawasan KPK secara langsung. Hal itu menurutnya sangat penting untuk menghindari adanya intervensi.
"Dengan begitu kita bisa batasi potensi intervensi yang bisa pengaruhi pemerintahan," sambungnya.
Penggunaan dana besar tersebut dikarenakan bangunan rutan yang berada di lahan seluas 365 meter persegi itu sudah cukup tua. Bangunan sendiri berdiri sejak tahun 1937.
"Kira-kira kalau enggak salah awalnya Rp1,5 miliar untuk rehab. Kemungkinan akan naik jadi sekira Rp2,5 miliar karena jerujinya akan pakai standar LP-LP lain," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat mengunjungi Rutan Guntur, Jakarta, Rabu (21/11/2012).
Menurut Bambang, nantinya rutan yang digunakan KPK rencananya akan menggunakan sistem full automatic. Sistem itu sendiri diketahui adalah untuk menekan peluang terjadinya pelanggaran yang dilakukan antara tahanan dengan petugas KPK.
“Full automatic nantinya bikin batasan pertemuan antara tahanan dengan petugas agar tidak terjadi kongkalikong antara mereka,“ jelasnya.
Bambang menuturkan, pihaknya akan merasa lebih nyaman jika tahanan KPK berada dalam pengawasan KPK secara langsung. Hal itu menurutnya sangat penting untuk menghindari adanya intervensi.
"Dengan begitu kita bisa batasi potensi intervensi yang bisa pengaruhi pemerintahan," sambungnya.
(rsa)
