Abraham Samad: Laporan Dipo akan diinvestigasi
Selasa, 20 November 2012 - 11:07 WIB
Abraham Samad: Laporan Dipo akan diinvestigasi
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, laporan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam mengenai keterlibatan sejumlah kementerian bermain anggaran bersama DPR, harus diinvestigasi lagi.
Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, belum tentu data yang disampaikan Dipo Alam benar atau sesuai dengan fakta.
"Laporan itu harus diinvestigasi dan diverifikasi. Siapa tahu laporan itu bagian dari manuver politik, mengalihkan isu. Jadi kita harus verifikasi ulang," kata Abraham Samad di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (20/11/2012).
Abraham menjelaskan, laporan Dipo belum bisa disimpulkan sebagai manuver politik. Karena itu, untuk memastikannya, KPK harus menelaah terlebih dahulu.
"Enggak, enggak. Bukan begitu. Maksudnya, setiap laporan itu belum tentu semuanya benar, jadi butuh verifikasi, kan kita enggak tahu motivasi orang," tegasnya.
Pria asal Sulawesi Selatan ini menegaskan, semua laporan yang masuk ke KPK, akan ditindaklanjuti. "Yang jelas siapapun yang melapor harus ditindak lanjuti," tandasnya.
Seperti diketahui, pada Rabu 14 November 2012 malam, sejumlah kementerian dilaporkan Dipo Alam KPK. Sejumlah kementerian itu diduga terlibat permainan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam permainan anggaran itu, melibatkan staf khusus kementerian, kader partai politik, anggota DPR, dan staf khusus kementerian non partai.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terungkap beberapa kementerian, yakni Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, belum tentu data yang disampaikan Dipo Alam benar atau sesuai dengan fakta.
"Laporan itu harus diinvestigasi dan diverifikasi. Siapa tahu laporan itu bagian dari manuver politik, mengalihkan isu. Jadi kita harus verifikasi ulang," kata Abraham Samad di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (20/11/2012).
Abraham menjelaskan, laporan Dipo belum bisa disimpulkan sebagai manuver politik. Karena itu, untuk memastikannya, KPK harus menelaah terlebih dahulu.
"Enggak, enggak. Bukan begitu. Maksudnya, setiap laporan itu belum tentu semuanya benar, jadi butuh verifikasi, kan kita enggak tahu motivasi orang," tegasnya.
Pria asal Sulawesi Selatan ini menegaskan, semua laporan yang masuk ke KPK, akan ditindaklanjuti. "Yang jelas siapapun yang melapor harus ditindak lanjuti," tandasnya.
Seperti diketahui, pada Rabu 14 November 2012 malam, sejumlah kementerian dilaporkan Dipo Alam KPK. Sejumlah kementerian itu diduga terlibat permainan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam permainan anggaran itu, melibatkan staf khusus kementerian, kader partai politik, anggota DPR, dan staf khusus kementerian non partai.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terungkap beberapa kementerian, yakni Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
(maf)
