Dibutuhkan kepemimpinan SBY sikapi laporan Dipo
Senin, 19 November 2012 - 09:43 WIB
Dibutuhkan kepemimpinan SBY sikapi laporan Dipo
A
A
A
Sindonews.com - Diduga tiga kementerian terlibat permainan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam permainan anggaran itu, melibatkan staf khusus kementerian, kader partai politik (parpol), anggota DPR, dan staf khusus kementerian non partai.
Hal tersebut terungkap setelah Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam melaporkan dugaan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu 14 November 2012 lalu.
Menurut pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf, laporan tersebut terjadi karena luput dari perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Seperti kita tahu, saat ini Presiden SBY sedang sibuk-sibuknya, seperti adanya KTT ASEAN, sehingga tidak sempat berkoordinasi. Kini kondisinya sudah semakin rumit, bahkan para menteri pun tidak satu pendapat, padahal merupakan sebuah kabinet," kata Maswadi Rauf, saat dihubungi Sindonews, Minggu (18/11/2012) malam.
Maswadi menegaskan, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dibutuhkan peran SBY untuk meluruskan persoalan apa yang sebenarnya terjadi.
"Korupsi ini merupakan masalah prinsipil yang harus diperangi. Jadi kita meminta kepada presiden, untuk menegur, meluruskan semua persoalan itu. Kemudian mengumumkan ke publik, apa yang sebenarnya terjadi, apakah memang ada orang-orang di kabinet yang bermain anggaran dengan anggota DPR," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini rakyat sudah tidak peduli dengan perselisihan politik. Bagi masyarakat yang terpenting saat ini adalah aplikasi nyata.
"Yang penting ada bukti-buktinya dan Presiden harus memanggil menterinya untuk dimintai penjelasannya terkait laporan Dipo Alam," tegasnya.
Sementara kepada KPK, Maswadi berharap agar lembaga antikorupsi itu bisa menindaklanjuti laporan Dipo Alam. "Dan memberikan sanksi kepada kementerian yang diduga terlibat," tandasnya.
Hal tersebut terungkap setelah Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam melaporkan dugaan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu 14 November 2012 lalu.
Menurut pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf, laporan tersebut terjadi karena luput dari perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Seperti kita tahu, saat ini Presiden SBY sedang sibuk-sibuknya, seperti adanya KTT ASEAN, sehingga tidak sempat berkoordinasi. Kini kondisinya sudah semakin rumit, bahkan para menteri pun tidak satu pendapat, padahal merupakan sebuah kabinet," kata Maswadi Rauf, saat dihubungi Sindonews, Minggu (18/11/2012) malam.
Maswadi menegaskan, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dibutuhkan peran SBY untuk meluruskan persoalan apa yang sebenarnya terjadi.
"Korupsi ini merupakan masalah prinsipil yang harus diperangi. Jadi kita meminta kepada presiden, untuk menegur, meluruskan semua persoalan itu. Kemudian mengumumkan ke publik, apa yang sebenarnya terjadi, apakah memang ada orang-orang di kabinet yang bermain anggaran dengan anggota DPR," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini rakyat sudah tidak peduli dengan perselisihan politik. Bagi masyarakat yang terpenting saat ini adalah aplikasi nyata.
"Yang penting ada bukti-buktinya dan Presiden harus memanggil menterinya untuk dimintai penjelasannya terkait laporan Dipo Alam," tegasnya.
Sementara kepada KPK, Maswadi berharap agar lembaga antikorupsi itu bisa menindaklanjuti laporan Dipo Alam. "Dan memberikan sanksi kepada kementerian yang diduga terlibat," tandasnya.
(maf)
