Laporan Dipo tidak jelas
Jum'at, 16 November 2012 - 18:18 WIB
Laporan Dipo tidak jelas
A
A
A
Sindonews.com - Langkah Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam melaporkan tiga kementerian ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak jelas, apa yang dilaporkannya tidak secara khusus melaporkan siapa.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin, laporan Dipo tidak secara spesifik. Harus jelas dulu siapa yang dilaporkannya.
"Soal laporan itu belum tahu, apakah Kemenhan saja, Kemenhan dengan DPR, atau Kemenhan dengan angkatannya saja," kata TB Hasanuddin saat dihubungi wartawan, Jumat (16/11/2012).
Politikus PDI Perjuangan ini menilai, laporan yang diajukan Dipo ke KPK, harus jelas pokok permasalahannya. Pasalnya, selama dalam pembahasan anggaran antara Komisi I dengan ePertahanan, selalu terbuka dan transparan.
"Dalam pembahasan anggaran tidak pernah ada permainan, sangat jelas dan item-itemnya secara terbuka. Karena itu, masih belum jelas persoalannya apa," tandasnya.
Seperti diketahui, pada Rabu 14 November 2012 malam, tiga Kementerian dilaporkan Dipo Alam KPK. Tiga kementerian itu diduga terlibat permainan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam permainan anggaran itu, melibatkan staf khusus kementerian, kader partai politik, anggota DPR, dan staf khusus kementerian non partai.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terungkap tiga kementerian tersebut yakni Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin, laporan Dipo tidak secara spesifik. Harus jelas dulu siapa yang dilaporkannya.
"Soal laporan itu belum tahu, apakah Kemenhan saja, Kemenhan dengan DPR, atau Kemenhan dengan angkatannya saja," kata TB Hasanuddin saat dihubungi wartawan, Jumat (16/11/2012).
Politikus PDI Perjuangan ini menilai, laporan yang diajukan Dipo ke KPK, harus jelas pokok permasalahannya. Pasalnya, selama dalam pembahasan anggaran antara Komisi I dengan ePertahanan, selalu terbuka dan transparan.
"Dalam pembahasan anggaran tidak pernah ada permainan, sangat jelas dan item-itemnya secara terbuka. Karena itu, masih belum jelas persoalannya apa," tandasnya.
Seperti diketahui, pada Rabu 14 November 2012 malam, tiga Kementerian dilaporkan Dipo Alam KPK. Tiga kementerian itu diduga terlibat permainan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam permainan anggaran itu, melibatkan staf khusus kementerian, kader partai politik, anggota DPR, dan staf khusus kementerian non partai.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terungkap tiga kementerian tersebut yakni Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
(maf)
