Laporkan ke KPK, Dipo sudah tepat
Jum'at, 16 November 2012 - 05:41 WIB
Laporkan ke KPK, Dipo sudah tepat
A
A
A
Sindonews.com - Keputusan Sekretaris Kabinet (Setkab), Dipo Alam untuk melaporkan adanya praktek kongkalingkong di Kementerian ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap sebagai tindakan yang tepat.
Tindakan Dipo ini juga merupakan kewajiban bagi dirinya sendiri. Karena adanya dugaan upaya pemerasan yang dilakukan oleh pejabat negara terkait keuangan negara.
"Oleh karena itu, laporan Dipo ke KPK soal adanya upaya pemerasan dan sebagainya oleh pejabat negara terhadap keuangan negara, sudah merupakan kewajiban dirinya. Kalau tidak dilakukan, malah yang bersangkutan lepas tanggungjawab membersihkan lembaga negara dari praktek korupsi, dan sebagainya," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti saat dihubungi Sindonews, Jumat (16/11/2012).
Pasca membongkar masalah ini, Dipo dikatakan hanya membuat kegaduhan di publik dengan menguak kasus itu. Oleh sebab itu laporan Dipo ke KPK terkait itu sudah betul.
"Dengan begitu juga, melepaskan mereka dari tuduhan, bahwa kabinet SBY adalah kabinet tukang nuduh tanpa fakta. Kelakuan ini, selain tidak sehat bagi pendidikan rakyat juga akan mengakibatkan kegaduhan yang tak guna," tukas Ray.
Sebelumnya diketahui, Rabu 14 November 2012 kemarin, Sekretaris Kabinet (Setkab), Dipo Alam menyambangi Gedung KPK. Kedatangan Dipo ke KPK untuk melaporkan permainan anggaran yang dilakukan oleh tiga Kementerian dan juga DPR.
KPK sendiri berjanji akan segera melakukan verifikasi laporan Dipo tersebut. Dalam kedatangannya ke KPK, Dipo diketahui juga telah menyerahkan bukti-bukti dokumen yang dimilikinya ke KPK.
Pelaporan Dipo ke KPK secara tidak langsung juga menjawab tantangan dari beberapa anggota DPR yang menantangnya untuk menguak siapa-siapa saja Ketua Fraksi DPR yang terlibat dalam permainan anggaran, jika memang Dipo memiliki bukti-bukti dan fakta yang kuat.
Tindakan Dipo ini juga merupakan kewajiban bagi dirinya sendiri. Karena adanya dugaan upaya pemerasan yang dilakukan oleh pejabat negara terkait keuangan negara.
"Oleh karena itu, laporan Dipo ke KPK soal adanya upaya pemerasan dan sebagainya oleh pejabat negara terhadap keuangan negara, sudah merupakan kewajiban dirinya. Kalau tidak dilakukan, malah yang bersangkutan lepas tanggungjawab membersihkan lembaga negara dari praktek korupsi, dan sebagainya," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti saat dihubungi Sindonews, Jumat (16/11/2012).
Pasca membongkar masalah ini, Dipo dikatakan hanya membuat kegaduhan di publik dengan menguak kasus itu. Oleh sebab itu laporan Dipo ke KPK terkait itu sudah betul.
"Dengan begitu juga, melepaskan mereka dari tuduhan, bahwa kabinet SBY adalah kabinet tukang nuduh tanpa fakta. Kelakuan ini, selain tidak sehat bagi pendidikan rakyat juga akan mengakibatkan kegaduhan yang tak guna," tukas Ray.
Sebelumnya diketahui, Rabu 14 November 2012 kemarin, Sekretaris Kabinet (Setkab), Dipo Alam menyambangi Gedung KPK. Kedatangan Dipo ke KPK untuk melaporkan permainan anggaran yang dilakukan oleh tiga Kementerian dan juga DPR.
KPK sendiri berjanji akan segera melakukan verifikasi laporan Dipo tersebut. Dalam kedatangannya ke KPK, Dipo diketahui juga telah menyerahkan bukti-bukti dokumen yang dimilikinya ke KPK.
Pelaporan Dipo ke KPK secara tidak langsung juga menjawab tantangan dari beberapa anggota DPR yang menantangnya untuk menguak siapa-siapa saja Ketua Fraksi DPR yang terlibat dalam permainan anggaran, jika memang Dipo memiliki bukti-bukti dan fakta yang kuat.
(mhd)
