Tak mau disebut asbun, Dipo lapor ke KPK
Rabu, 14 November 2012 - 19:24 WIB
Tak mau disebut asbun, Dipo lapor ke KPK
A
A
A
Sindonews.com - Kalau tidak mau disebut sebagai pejabat asal bunyi alias asbun, lebih baik Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam segera melaporkan ketua fraksi yang terlibat korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu ke penegak hukum.
"Agar statement pak Dipo tidak membuat beliau menjadi pejabat 'asbun' sebaiknya data beliau diserahkan ke KPK agar bisa diproses hukum," kata Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (14/11/2012).
Anggota Komisi V ini menilai, jika sudah menyangkut pidana sebaiknya dilaporka ke lembaga penegak hukum seperti KOmisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Boleh juga (dilaporkan ke BK DPR), karena BK (Badan Kehormatan) mengadili etika nya. Tapi kalau sudah pengaturan anggaran kan soal pidana, yang paling afdol ya ke KPK," pungkasnya.
Sebelumnya, Dipo Alam mengungkapkan adanya praktik kongkalingkong dan permainan anggaran di kementerian. Tidak hanya itu, Dipo juga menyebutkan adanya Ketua Fraksi di DPR yang terlibat dalam korupsi APBN.
Pernyataan Dipo mengundang reaksi keras dari DPR terutama dari para ketua fraksi. Mereka mendesak Dipo segera mengumumkan siapa orang yang dimaksudkan itu.
"Agar statement pak Dipo tidak membuat beliau menjadi pejabat 'asbun' sebaiknya data beliau diserahkan ke KPK agar bisa diproses hukum," kata Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (14/11/2012).
Anggota Komisi V ini menilai, jika sudah menyangkut pidana sebaiknya dilaporka ke lembaga penegak hukum seperti KOmisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Boleh juga (dilaporkan ke BK DPR), karena BK (Badan Kehormatan) mengadili etika nya. Tapi kalau sudah pengaturan anggaran kan soal pidana, yang paling afdol ya ke KPK," pungkasnya.
Sebelumnya, Dipo Alam mengungkapkan adanya praktik kongkalingkong dan permainan anggaran di kementerian. Tidak hanya itu, Dipo juga menyebutkan adanya Ketua Fraksi di DPR yang terlibat dalam korupsi APBN.
Pernyataan Dipo mengundang reaksi keras dari DPR terutama dari para ketua fraksi. Mereka mendesak Dipo segera mengumumkan siapa orang yang dimaksudkan itu.
(mhd)
