ICW: Telunjuk sakti Dipo harus dibuktikan
Rabu, 14 November 2012 - 10:16 WIB
ICW: Telunjuk sakti Dipo harus dibuktikan
A
A
A
Sindonews.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam sebenarnya mampu menunjuk langsung siapa staf ahli menteri yang dianggapnya suka melakukan mark-up atau penggelembungan terhadap pelaksanaan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Perkataan serta perintah Dipo juga bisa membersihkan staf ahli serta staf khusus menteri yang dinilainya suka bermain di APBN tersebut. Beda dengan ICW yang hanya sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM).
"Dipo itu kan bukan ICW yang harus melapor kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), telunjuk dia sakti bisa melakukan jika memang ada kesalahan pada staf menteri, tunjuk siapa orangnya," jelas Wakil Koordinator ICW Ade Irawan kepada Sindonews di Jakarta, Selasa (13/11/2012).
Menurutnya, dengan menunjuk langsung siapa yang bersalah dan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, maka hal tersebut dinilai lebih efektif.
"Itu tadi koordinasi (dengan kementerian) dia kan bukan LSM, jauh lebih efektif. Kan dia sendiri ada di pemerintahan, kalau dia tau sejak awal kalau staf menteri bermasalah. Dia kan bawahan presiden sebagai bos besar, nah selanjutnya harus diklarifikasi ke penegak hukum," jelas Ade.
Ade melanjutkan, penyerahan proses kepada penegak hukum ialah sebagai langkah penindakan dan pencegahan agar apa yang dikhawatirkan masyarakat atas komentar Dipo dapat diselesaikan.
"Yah Dipo lakukan koordinasi sebagai orang pemerintahan kepada penegak hukum, tujuannya ialah untuk penindakan dan pencegahan terhadap maling-maling anggaran ini baik parlemen dengan pemerintah," katanya.
Perkataan serta perintah Dipo juga bisa membersihkan staf ahli serta staf khusus menteri yang dinilainya suka bermain di APBN tersebut. Beda dengan ICW yang hanya sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM).
"Dipo itu kan bukan ICW yang harus melapor kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), telunjuk dia sakti bisa melakukan jika memang ada kesalahan pada staf menteri, tunjuk siapa orangnya," jelas Wakil Koordinator ICW Ade Irawan kepada Sindonews di Jakarta, Selasa (13/11/2012).
Menurutnya, dengan menunjuk langsung siapa yang bersalah dan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, maka hal tersebut dinilai lebih efektif.
"Itu tadi koordinasi (dengan kementerian) dia kan bukan LSM, jauh lebih efektif. Kan dia sendiri ada di pemerintahan, kalau dia tau sejak awal kalau staf menteri bermasalah. Dia kan bawahan presiden sebagai bos besar, nah selanjutnya harus diklarifikasi ke penegak hukum," jelas Ade.
Ade melanjutkan, penyerahan proses kepada penegak hukum ialah sebagai langkah penindakan dan pencegahan agar apa yang dikhawatirkan masyarakat atas komentar Dipo dapat diselesaikan.
"Yah Dipo lakukan koordinasi sebagai orang pemerintahan kepada penegak hukum, tujuannya ialah untuk penindakan dan pencegahan terhadap maling-maling anggaran ini baik parlemen dengan pemerintah," katanya.
(mhd)
