Kasus Merpati bukan perbuatan melawan hukum

Sindonews.com - Kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat Merpati Nusantara Airlines (MNA) sebenarnya tak perlu bergulir ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Alasannya, tidak ada kesengajaan dan niat jahat yang dilakukan direksi MNA di bawah Hotasi Nababan sehingga pesawat yang disewa tak dikirim oleh penyedia pesawat.

"Selama tidak ada niat jahat, maka tidak bisa dipidana," kata Pakar Hukum Pidana Eddy OS Hiariej kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (13/11/2012).

Eddy juga mencermati dakwaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan Hotasi selaku direksi sehingga memperkaya pihak lain. Menurut Eddy, penyalahgunaan kewenangan bisa disebabkan dua kemungkinan, yakni melakukan sesuatu di luar kewenangan, atau melaksanakan kewenangan tapi disalahgunakan.

Namun, Eddy melihat dalam kasus Merpati itu tidak ada perbuatan direksi yang disengaja sehingga merugikan keuangan negara dan memperkaya pihak lain.

"Tidak ada akibat yang dikehendaki terdakwa. Tidak ada hubungan antara keinginan terdakwa dengan akibat (kerugian negara)," bebernya.

Dia menegaskan, perbuatan yang menimbulkan kerugian negara tidak bisa serta-merta dianggap korupsi. Terlebih lagi, sebutnya, Hotasi saat memimpin MNA juga sudah mengupayakan pengembalian security deposit USD1 juta yang dibayarkan ke Hume Associates sebagai pihak pemegang deposit bagi Thirdtone Aircraft Leasing Group (TALG) selaku penyedia pesawat.

Bagaimana dengan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Bareskrim Polri yang menyimpulkan kasus sewa pesawat MNA bukan perkara korupsi?

"Kalau KPK menyebut ini sudah memenuhi unsur kehati-hatian dan tidak ada indikasi pidana, ditambah Mabes Polri mengatakan tidak (bukan korupsi), dan ada satu unsur kejaksan (Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara) menyatakan tidak ada (unsur korupi), maka tidak perlu lagi kasus ini dilanjutkan," tegasnya.

Bahkan, lanjutnya, sudah ada putusan pengadilan di Amerika Serikat (AS) yang memenangkan gugatan Merpati. Menurutnya, putusan dari pengadilan di AS itu merupakan “Probatio Plena” atau bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan sehingga harus dijadikan bukti hukum bagi hakim di Indonesia yang sedang mengadili perkara ini.

Diberitakan sebelumnya, JPU Kejagung mendakwa Hotasi dan Tony telah korupsi USD1 juta terkait penyewaan dua unit pesawat dari TALG yang berbasis di Washington DC pada 2006. Saat perjanjian dengan TALG diteken, Hotasi adalah Dirut, sementara Tony adalah manajer pengadaan pesawat.

Keduanya diperkarakan karena Merpati telah mengeluarkan dana USD1 juta namun TALG gagal mengirimkan pesawat sesuai pesanan. Direksi MNA telah berupaya menggugat TALG dan dimenangkan oleh Pengadilan District of Columbia di Washington.