PKB: Seskab kalau bicara harus sesuai fakta
Selasa, 13 November 2012 - 19:18 WIB
PKB: Seskab kalau bicara harus sesuai fakta
A
A
A
Sindonews.com - Pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, mengenai Ketua Fraksi di DPR yang diduga terlibat korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terus menuai kontroversi.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Marwan Jafar mengimbau, agar Dipo Alam harus membuktikan pernyataannya itu.
"PKB tidak merasa tersinggung (dengan pernyataan itu), sebagai pejabat negara (Dipo Alam) harus menjadi negarawan. Kalau bicara harus berdasarkan fakta dan data," kata Marwan saat dihubungi wartawan, Selasa (13/11/2012).
Anggota Komisi V ini berharap, Dipo tidak hanya melempar wacana ke publik. Pasalnya, hal tersebut menciptakan kegaduhan politik yang belum tentu ada faktanya.
"Sebagai pejabat negara tidak boleh membuat kegaduhan, justru rencana anggaran asalnya dari eksekutif," tandasnya.
Seperti diketahui, Dipo Alam melontarkan pernyataan, tentang adanya peran Ketua Fraksi tertentu di DPR yang sengaja menciptakan program. Hal itu dilakukan untuk mengamankan anggaran yang sudah digelembungkan, dapat disetujui DPR.
Dipo menilai, ketika anggaran tersebut dibahas di DPR, akan diamankan oleh oknum anggota DPR dari fraksi partai tersebut.
Selanjutnya, panitia lelang yang merupakan susupan kader partai atau pejabat yang sudah dikendalikan oleh partai, mengatur atau merekayasa pelaksanaan lelang. Itu dilakukan untuk memenangkan rekanan tertentu dari partai.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Marwan Jafar mengimbau, agar Dipo Alam harus membuktikan pernyataannya itu.
"PKB tidak merasa tersinggung (dengan pernyataan itu), sebagai pejabat negara (Dipo Alam) harus menjadi negarawan. Kalau bicara harus berdasarkan fakta dan data," kata Marwan saat dihubungi wartawan, Selasa (13/11/2012).
Anggota Komisi V ini berharap, Dipo tidak hanya melempar wacana ke publik. Pasalnya, hal tersebut menciptakan kegaduhan politik yang belum tentu ada faktanya.
"Sebagai pejabat negara tidak boleh membuat kegaduhan, justru rencana anggaran asalnya dari eksekutif," tandasnya.
Seperti diketahui, Dipo Alam melontarkan pernyataan, tentang adanya peran Ketua Fraksi tertentu di DPR yang sengaja menciptakan program. Hal itu dilakukan untuk mengamankan anggaran yang sudah digelembungkan, dapat disetujui DPR.
Dipo menilai, ketika anggaran tersebut dibahas di DPR, akan diamankan oleh oknum anggota DPR dari fraksi partai tersebut.
Selanjutnya, panitia lelang yang merupakan susupan kader partai atau pejabat yang sudah dikendalikan oleh partai, mengatur atau merekayasa pelaksanaan lelang. Itu dilakukan untuk memenangkan rekanan tertentu dari partai.
(maf)