Dahlan kirim revisi nama pemeras ke BK

Selasa, 13 November 2012 - 17:10 WIB
Dahlan kirim revisi...
Dahlan kirim revisi nama pemeras ke BK
A A A
Sindonews.com - Badan Kehormatan (BK) DPR RI mengaku telah mendapatkan surat ketiga Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait nama-nama oknum DPR yang melakukan pemerasan terhadap perusahaan BUMN.

Menurut Ketua BK M Prakosa, surat ketiga yang diserahkan oleh Dahlan berisi revisi nama-nama oknum terkait kasus tersebut.

"Kami telah buka tadi, isinya revisi terhadap nama-nama yang telah dilaporkan. Terkait perubahan ini, kami berencana untuk memanggil kembali Pak Dahlan Iskan, untuk memberikan penjelasan tambahan terkait adanya nama-nama ini," jelas Prakosa di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (13/11/2012).

Prakosa juga menyampaikan, setelah masa libur sidang selesai, BK juga akan melakukan pemanggilan terhadap para Direktur Utama perusahaan-perusahaan BUMN sekaligus nama-nama anggota dewan yang terkait dengan laporan Dahlan.

"Setelah reses kami akan lakukan sidang etik BK secara marathon. Mulai dari memanggil tiga direktur BUMN, sekaligus nama-nama dewan juga pihak-pihak terkait," tambah Prakosa.

Ditanyakan soal konteks revisi apa yang diajukan dalam surat Dahlan, Prakosa enggan membeberkannya lebih lanjut. Hal itu dinilainya merupakan rahasia.

Namun, dia hanya memberikan keterangan jika hasil revisi surat ketiga tersebut tidak ada penambahan, namun hanya perubahan.

Dia juga kembali menegaskan akan menindaklanjuti laporan revisi yang dilakukan Dahlan Iskan terhadap surat ketiga tersebut.

"Tentunya BK bukan suatu badan yang melakukan korespondensi. Jadi kalau ada sesuatu yang mau disampaikan terhadap perubahan ini, maka kami akan panggil beliau dan meminta Pak Dahlan sendiri yang menyampaikan. Kami minta Pak Dahlan untuk serahkan bukti-buktinya dan jangan ragu untuk menyampaikan ke penegak hukum," tegasnya

Baca berita terkait seputar pemeras BUMN disini
(rsa)
Berita Terkait
Erick Thohir Ramal hanya...
Erick Thohir Ramal hanya 11 BUMN yang Bisa Setor Upeti ke Negara
DPR Didesak Bentuk Pansus...
DPR Didesak Bentuk Pansus Selidiki Dugaan Upeti Bahlil Lahadalia
Tak Pernah Bayar Upeti...
Tak Pernah Bayar Upeti ke Negara, PETI Langgar Konstitusi
Erick Thohir Lapor Rencana...
Erick Thohir Lapor Rencana Merger BUMN Galangan ke DPR
Komisi VI DPR Minta...
Komisi VI DPR Minta Performa Kementerian BUMN Terus Dijaga
Erick Thohir Pamer ke...
Erick Thohir Pamer ke DPR, Kontribusi BUMN Tembus Rp1.200 Triliun
Berita Terkini
Cetak Kader Ideologis...
Cetak Kader Ideologis dan Tangguh, DPP PKB Gelar Pendidikan Instruktur PKPB
47 menit yang lalu
Anggota DPR Juliyatmono...
Anggota DPR Juliyatmono Sebut Gaji Guru Standarnya Harus Rp25 Juta Per Bulan
1 jam yang lalu
Menekraf Percaya FSAI...
Menekraf Percaya FSAI Jadi Wadah Promosi Budaya Indonesia-Australia
1 jam yang lalu
Dedi Mulyadi Klaim Bisa...
Dedi Mulyadi Klaim Bisa Gaji Warga Jakarta Rp10 Juta Per KK, Pengamat: Ambisi untuk Pilpres 2029
2 jam yang lalu
Mengelola Komunikasi...
Mengelola Komunikasi Publik Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah
2 jam yang lalu
Duit Rp479 Miliar dari...
Duit Rp479 Miliar dari Korupsi Duta Palma Disita Kejagung, Sahroni Apresiasi
3 jam yang lalu
Infografis
Presiden AS Donald Trump...
Presiden AS Donald Trump Kecam Serangan India ke Pakistan
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved