Pemerintah uji coba kartu bantuan pendidikan
Selasa, 13 November 2012 - 13:02 WIB
Pemerintah uji coba kartu bantuan pendidikan
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah lakukan uji coba sinkronisasi penyaluran bantuan pendidikan berbasis sekolah dengan basis data warga miskin rumah tangga. Uji coba ini diharapkan mampu menjadikan program bantuan pendidikan menjadi lebih tepat sasaran.
Sinkronisasi dua data tersebut dilakukan dengan mengeluarkan kartu bantuan pendidikan. Saat ini telah diujicobakan penggunaan kartu tersebut di sejumlah daerah. Namun hasil uji coba yang dilakukan dinilai belum optimal.
"Masih ada siswa yang tidak menyerahkan kartu tanda penerima bantuan ke sekolah. Sementara sekolah yang sudah menerima kartu dari siswa tidak menindaklanjutinya," tandas Wakil Presiden RI Boediono di Yogyakarta, Selasa (13/11/2012).
Dengan kondisi tersebut Boediono berharap pemerintah daerah dapat membantu sosialisasi penerapan kartu bantuan pendidikan. Hal tersebut dibutuhkan agar kebijakan bantuan pendidikan benar-benar mencapai sasaran siswa yang berasal dari keluarga miskin.
Berkaitan dengan data warga miskin Boediono mengatakan, saat ini pemerintah telah memilki basis data terpadu. Data tersebut diklaim memuat 40 persen rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terbawah lengkap meliputi nama dan alamatnya.
Keberadaan data tersebut diharapkan dapat mendorong upaya penurunan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran.
Sinkronisasi dua data tersebut dilakukan dengan mengeluarkan kartu bantuan pendidikan. Saat ini telah diujicobakan penggunaan kartu tersebut di sejumlah daerah. Namun hasil uji coba yang dilakukan dinilai belum optimal.
"Masih ada siswa yang tidak menyerahkan kartu tanda penerima bantuan ke sekolah. Sementara sekolah yang sudah menerima kartu dari siswa tidak menindaklanjutinya," tandas Wakil Presiden RI Boediono di Yogyakarta, Selasa (13/11/2012).
Dengan kondisi tersebut Boediono berharap pemerintah daerah dapat membantu sosialisasi penerapan kartu bantuan pendidikan. Hal tersebut dibutuhkan agar kebijakan bantuan pendidikan benar-benar mencapai sasaran siswa yang berasal dari keluarga miskin.
Berkaitan dengan data warga miskin Boediono mengatakan, saat ini pemerintah telah memilki basis data terpadu. Data tersebut diklaim memuat 40 persen rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terbawah lengkap meliputi nama dan alamatnya.
Keberadaan data tersebut diharapkan dapat mendorong upaya penurunan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran.
(ysw)
