Darurat lindungi TKI/WNI di luar negeri
Senin, 12 November 2012 - 19:24 WIB
Darurat lindungi TKI/WNI di luar negeri
A
A
A
Sindonews.com - Tindakan tiga oknum polisi diraja Malaysia yang memperkosa Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia merupakan bentuk pelecehan terhadap Pemerintah Indonesia. Hal ini disampaikan anggota Pansus Revisi UU Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU TKI di LN) Poempida Hidayatulloh di Jakarta.
Menurut Poempida, tindakan tiga oknum polisi diraja Malaysia, jelas-jelas melanggar fungsi dan kewenangan polisi sebagai institusi penegak hukum di dalam negara. Seharusnya, mereka melindungi TKW, bukan malah ikut melecehkannya. Di Malaysia, tidak hanya dilecehkan dari masalah iklan saja, tetapi juga diperkosa oleh oknum polisi Malaysia.
"Mutlak bagi penegak hukum di Malaysia untuk segera mengambil langkah konkret terhadap pelaku pemerkosaan berdasarkan hukum yang berlaku," ujar Poempida di Jakarta, Senin (12/11/2012).
Ditambahkan dia, situasi dan kondisi saat ini adalah "Darurat Perlindungan TKI/WNI di Luar Negeri". Sebagaimana amanat konstitusi, pemerintah wajib melindungi segenap bangsa Indonesia, di mana pun mereka berada.
Apalagi, katanya, sudah banyak bukti yang dapat dilihat dengan kasat mata bahwa memang terjadi proses degradasi penghormatan kepada para TKI dari masyarakat di negara-negara tujuan yang sudah menjadi berdampak sistemik.
"Proses hukum harus benar-benar dilakukan secara mumpuni, bukan saja hanya pencitraan atau sebagai "pemadam kebakaran". Oleh karena itu, pemerintah harus cepat menangani masalah ini dengan tegas," tegas politikus Partai Golkar ini.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi IX DPR RI Aditya Moha. Doa mengaku, ragu dengan komitmen pemerintah dalam melindungi TKI. "Pemerintah nampaknya perlu meredefinisikan makna berkeindonesiaan, jika kita tidak memperdulikan persoalan ini," tegasnya.
Dia menambahkan, kasus pemerkosaan TKI oleh aparat polisi di Malaysia kali ini, sudah sangat melecehkan kedaulatan NKRI dan juga pelanggaran HAM terhadap para TKI yang ada di Malaysia.
"Kedaulatan RI sudah dilecehkan, sehingga pemerintah harus segera melakukan langkah konkret ke pemerintah Malaysia," terang politikus Partai Gokar dari Manado ini.
Lebih lanjut, kedua politikus Partai Golkar itu mendesak, pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap Malaysia dan mendesak masalah tersebut segera diproses secara hukum. "Jadikan para TKI ini mitra, bukan sekedar obyek," tukasnya.
Menurut Poempida, tindakan tiga oknum polisi diraja Malaysia, jelas-jelas melanggar fungsi dan kewenangan polisi sebagai institusi penegak hukum di dalam negara. Seharusnya, mereka melindungi TKW, bukan malah ikut melecehkannya. Di Malaysia, tidak hanya dilecehkan dari masalah iklan saja, tetapi juga diperkosa oleh oknum polisi Malaysia.
"Mutlak bagi penegak hukum di Malaysia untuk segera mengambil langkah konkret terhadap pelaku pemerkosaan berdasarkan hukum yang berlaku," ujar Poempida di Jakarta, Senin (12/11/2012).
Ditambahkan dia, situasi dan kondisi saat ini adalah "Darurat Perlindungan TKI/WNI di Luar Negeri". Sebagaimana amanat konstitusi, pemerintah wajib melindungi segenap bangsa Indonesia, di mana pun mereka berada.
Apalagi, katanya, sudah banyak bukti yang dapat dilihat dengan kasat mata bahwa memang terjadi proses degradasi penghormatan kepada para TKI dari masyarakat di negara-negara tujuan yang sudah menjadi berdampak sistemik.
"Proses hukum harus benar-benar dilakukan secara mumpuni, bukan saja hanya pencitraan atau sebagai "pemadam kebakaran". Oleh karena itu, pemerintah harus cepat menangani masalah ini dengan tegas," tegas politikus Partai Golkar ini.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi IX DPR RI Aditya Moha. Doa mengaku, ragu dengan komitmen pemerintah dalam melindungi TKI. "Pemerintah nampaknya perlu meredefinisikan makna berkeindonesiaan, jika kita tidak memperdulikan persoalan ini," tegasnya.
Dia menambahkan, kasus pemerkosaan TKI oleh aparat polisi di Malaysia kali ini, sudah sangat melecehkan kedaulatan NKRI dan juga pelanggaran HAM terhadap para TKI yang ada di Malaysia.
"Kedaulatan RI sudah dilecehkan, sehingga pemerintah harus segera melakukan langkah konkret ke pemerintah Malaysia," terang politikus Partai Gokar dari Manado ini.
Lebih lanjut, kedua politikus Partai Golkar itu mendesak, pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap Malaysia dan mendesak masalah tersebut segera diproses secara hukum. "Jadikan para TKI ini mitra, bukan sekedar obyek," tukasnya.
(san)
