Mahalnya renovasi toilet DPR dipertanyakan
Jum'at, 09 November 2012 - 13:12 WIB
Mahalnya renovasi toilet DPR dipertanyakan
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi V Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno, meminta Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dari partainya untuk meneliti soal mahalnya biaya proyek renovasi Gedung DPR.
"Kita sudah minta BURT FPAN untuk meneliti hal ini, apalagi dengan sisa waktu yang hanya satu bulan ini apakah bisa diserap semua," ujar Teguh ketika dihubungi wartawan, Jumat (9/11/2012).
Teguh mengkhawatirkan, strategi tersebut bisa menghabiskan anggaran seperti yang sudah-sudah terjadi pada birokrasi.
"Saya khawatir, ini strategi menghabiskan anggaran yang sudah jadi kebiasaan birokrasi. Ujungnya DPR secara kelembagaan yang kena cela lagi," tuturnya.
Kendati demikian Teguh tetap menyetujui apabila renovasi dilakukan untuk pembetulan kerusakan toilet, mengingat toilet merupakan fasilitas umum.
"Kalau soal toilet yang merupakan fasilitas publik, karena tidak hanya untuk anggota DPR dan staf, memang diperlukan untuk yang rusak direnovasi," paparnya.
Untuk urusan ini, Teguh menilai penanganan terhadap hal tersebut lamban. Padahal, dia mengaku termasuk rajin melapor ke Sekjen dan anggota BURT mengenai lambatnya perbaikan toilet yang rusak.
"Bahkan saya usul mekanisme anggaran dengan nilai kecil yang bisa tunjuk langsung, untuk sewaktu-waktu bila ada toilet rusak bisa langsung segera ditangani. Bukannya dibiarkan berbulan-bulan hanya dikasih kertas dengan tulisan tangan 'maaf toilet sedang rusak'," tutup Teguh.
"Kita sudah minta BURT FPAN untuk meneliti hal ini, apalagi dengan sisa waktu yang hanya satu bulan ini apakah bisa diserap semua," ujar Teguh ketika dihubungi wartawan, Jumat (9/11/2012).
Teguh mengkhawatirkan, strategi tersebut bisa menghabiskan anggaran seperti yang sudah-sudah terjadi pada birokrasi.
"Saya khawatir, ini strategi menghabiskan anggaran yang sudah jadi kebiasaan birokrasi. Ujungnya DPR secara kelembagaan yang kena cela lagi," tuturnya.
Kendati demikian Teguh tetap menyetujui apabila renovasi dilakukan untuk pembetulan kerusakan toilet, mengingat toilet merupakan fasilitas umum.
"Kalau soal toilet yang merupakan fasilitas publik, karena tidak hanya untuk anggota DPR dan staf, memang diperlukan untuk yang rusak direnovasi," paparnya.
Untuk urusan ini, Teguh menilai penanganan terhadap hal tersebut lamban. Padahal, dia mengaku termasuk rajin melapor ke Sekjen dan anggota BURT mengenai lambatnya perbaikan toilet yang rusak.
"Bahkan saya usul mekanisme anggaran dengan nilai kecil yang bisa tunjuk langsung, untuk sewaktu-waktu bila ada toilet rusak bisa langsung segera ditangani. Bukannya dibiarkan berbulan-bulan hanya dikasih kertas dengan tulisan tangan 'maaf toilet sedang rusak'," tutup Teguh.
(rsa)
