Laporan Dahlan tidak disertai bukti kuat
Kamis, 08 November 2012 - 14:37 WIB
Laporan Dahlan tidak disertai bukti kuat
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Badan Kehormatan (BK) M Prakosa menyatakan surat yang disampaikan Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait kasus pemerasan oleh anggota DPR belum disertai bukti.
Dahlan hanya menyampaikan tambahan kronologi kejadian dan lima oknum tanpa disertai kejelasan nama oknum tersebut, baik inisial maupun fraksi partai.
"Surat yang diserahkan ke BK pukul 04.00 WIB kemarin melalui Kepala Biro Hukum Kementrian BUMN, isinya hanya tambahan keterangan terhadap satu peristiwa dari tiga peristiwa yang disampaikan Dahlan Iskan," jelas Prakosa kepada wartawan, di Gedung DPR, Kamis (8/11/2012).
Prakosa menjelaskan, dalam surat tersebut tidak ada hal yang baru. Namun hanya berisi tambahan informasi kronologis yang digadang-gadang Dahlan.
"Tidak ada yang baru, hanya tambahan informasi saja. Isinya kronologi satu peristiwa, itupun disampaikan berdasarkan keterangan dari informasi salah satu direktur," ungkap politikus Partai PDIP itu.
Adapun dalam kronologis tersebut dikatakannya terdapat tambahan lima oknum baru, tetapi tidak disebutkan namanya juga tidak disertai bukti-bukti terkait.
Seperti diketahui, Kamis 7 November 2012 kemarin, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengutus Kepala Biro Hukum untuk menemui BK DPR guna menyerahkan nama-nama lain terkait dengan laporan pemerasan yang dilakukan oknum anggota DPR.
Baca berita terkait seputar pemeras BUMN disini
Dahlan hanya menyampaikan tambahan kronologi kejadian dan lima oknum tanpa disertai kejelasan nama oknum tersebut, baik inisial maupun fraksi partai.
"Surat yang diserahkan ke BK pukul 04.00 WIB kemarin melalui Kepala Biro Hukum Kementrian BUMN, isinya hanya tambahan keterangan terhadap satu peristiwa dari tiga peristiwa yang disampaikan Dahlan Iskan," jelas Prakosa kepada wartawan, di Gedung DPR, Kamis (8/11/2012).
Prakosa menjelaskan, dalam surat tersebut tidak ada hal yang baru. Namun hanya berisi tambahan informasi kronologis yang digadang-gadang Dahlan.
"Tidak ada yang baru, hanya tambahan informasi saja. Isinya kronologi satu peristiwa, itupun disampaikan berdasarkan keterangan dari informasi salah satu direktur," ungkap politikus Partai PDIP itu.
Adapun dalam kronologis tersebut dikatakannya terdapat tambahan lima oknum baru, tetapi tidak disebutkan namanya juga tidak disertai bukti-bukti terkait.
Seperti diketahui, Kamis 7 November 2012 kemarin, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengutus Kepala Biro Hukum untuk menemui BK DPR guna menyerahkan nama-nama lain terkait dengan laporan pemerasan yang dilakukan oknum anggota DPR.
Baca berita terkait seputar pemeras BUMN disini
(rsa)
