Jadi menteri, apa yang bisa dibanggakan Foke?
Sabtu, 27 Oktober 2012 - 07:02 WIB
Jadi menteri, apa yang bisa dibanggakan Foke?
A
A
A
Sindonews.com - Beredar kabar, setelah lengsernya Fauzi Bowo dari kursi Gubernur DKI Jakarta. Pria dengan sapaan Foke itu, memiliki peluang untuk masuk dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Teguh Juwarno pesimis, jika Foke berpeluang diangkat menjadi menteri.
"Bila melihat rekam jejak Fauzi Bowo, apa yang bisa dibanggakan (dari beliau)?," kata Teguh, melalui pesan singkatnya kepada Sindonews, Sabtu (27/10/2012).
Teguh menjelaskan, melihat hasil Pilkada DKI Jakarta, dimana tidak terpilihnya kembali Foke menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sebenarnya itu bukti jelas, dia tidak layak jadi menteri.
"Dengan tidak terpilih kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta, itu merupakan sebuah parameter objektif. Bahwa rakyat Jakarta khususnya, (bisa) menilai bawah beliau tidak berhasil," ungkapnya.
Meski begitu, Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengakui, diangkatnya seseorang menjadi menteri, merupakan hak preogratif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Pengangkatan maupun pemberhentian seorang menteri, sepenuhnya hak dari presiden," tandasnya.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Teguh Juwarno pesimis, jika Foke berpeluang diangkat menjadi menteri.
"Bila melihat rekam jejak Fauzi Bowo, apa yang bisa dibanggakan (dari beliau)?," kata Teguh, melalui pesan singkatnya kepada Sindonews, Sabtu (27/10/2012).
Teguh menjelaskan, melihat hasil Pilkada DKI Jakarta, dimana tidak terpilihnya kembali Foke menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sebenarnya itu bukti jelas, dia tidak layak jadi menteri.
"Dengan tidak terpilih kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta, itu merupakan sebuah parameter objektif. Bahwa rakyat Jakarta khususnya, (bisa) menilai bawah beliau tidak berhasil," ungkapnya.
Meski begitu, Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengakui, diangkatnya seseorang menjadi menteri, merupakan hak preogratif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Pengangkatan maupun pemberhentian seorang menteri, sepenuhnya hak dari presiden," tandasnya.
(maf)
