Gayus: Reaksi MA berlebihan
Jum'at, 26 Oktober 2012 - 06:28 WIB
Gayus: Reaksi MA berlebihan
A
A
A
Sindonews.com - Komentar Hakim Agung Gayus Topane Lumbuun membuat merah telinga sejumlah pejabat di Mahkamah Agung (MA). Namun, Gayus menganggap reaksi MA terlalu berlebihan.
Mengenai pernyataannya, Gayus mengaku hanya menyampaikan secara terbuka kondisi dan posisi hakim agung di MA. Banyak kejanggalan dalam pengaturan fasilitas terhadap pejabat teras MA dan hakim agung.
"Oleh karena itu perlu audit menyeluruh termasuk penggunaan keuangan negara di MA dalam hal memeliharaa dan pembangunan gedung-gedung di peradilan wilayah. Jumlahnya puluhan gedung pengadilan baru," ujarnya di Jakarta, Kamis (25/10/2012).
Mengenai reaksi keras dari sekretaris MA Nurhadi saat dirinya membuka persoalan ini pada publik, menunjukan superioritas PNS eselon I yang merasa menjadi pemimpin MA. Pejabat tersebut merasa bisa mengatur, termasuk akan melabrak atau menindak hakim agung,
"Ini salah satu fakta ketidakstransparannya pengelolaan keuangan MA. Segera audit eksternal secara menyeluruh. Fasilitas yang aturannya saja dilanggar. Untuk mendapatkan kepastian ada tidaknya penyimpangan perlu diaudit secara menyeluruh," ujarnya.
Gayus sebelumnya mendesak diadakan audit oleh auditor eksternal terhadap kinerja administrasi dan keuangan MA. Dia mencurigai adanya dugaan pelanggaran undang-undang yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/Pmk.05/ 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
Pelanggaran tersebut, ungkap hakim agung yang sebelumnya anggota komisi III DPR, antara lain pemberian fasilitas perjalanan yang dinilai diskriminatif terhadap hakim agung. Dalam rencana perjalanan dinas untuk Rakernas pada 28 – 31 Oktober di Manado, enam pejabat eselon I dan II mendapat jatah penerbangan kelas bisnis.
Mengenai pernyataannya, Gayus mengaku hanya menyampaikan secara terbuka kondisi dan posisi hakim agung di MA. Banyak kejanggalan dalam pengaturan fasilitas terhadap pejabat teras MA dan hakim agung.
"Oleh karena itu perlu audit menyeluruh termasuk penggunaan keuangan negara di MA dalam hal memeliharaa dan pembangunan gedung-gedung di peradilan wilayah. Jumlahnya puluhan gedung pengadilan baru," ujarnya di Jakarta, Kamis (25/10/2012).
Mengenai reaksi keras dari sekretaris MA Nurhadi saat dirinya membuka persoalan ini pada publik, menunjukan superioritas PNS eselon I yang merasa menjadi pemimpin MA. Pejabat tersebut merasa bisa mengatur, termasuk akan melabrak atau menindak hakim agung,
"Ini salah satu fakta ketidakstransparannya pengelolaan keuangan MA. Segera audit eksternal secara menyeluruh. Fasilitas yang aturannya saja dilanggar. Untuk mendapatkan kepastian ada tidaknya penyimpangan perlu diaudit secara menyeluruh," ujarnya.
Gayus sebelumnya mendesak diadakan audit oleh auditor eksternal terhadap kinerja administrasi dan keuangan MA. Dia mencurigai adanya dugaan pelanggaran undang-undang yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/Pmk.05/ 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
Pelanggaran tersebut, ungkap hakim agung yang sebelumnya anggota komisi III DPR, antara lain pemberian fasilitas perjalanan yang dinilai diskriminatif terhadap hakim agung. Dalam rencana perjalanan dinas untuk Rakernas pada 28 – 31 Oktober di Manado, enam pejabat eselon I dan II mendapat jatah penerbangan kelas bisnis.
(ysw)
