Penyerahan LHP mundur perkuat dugaan intervensi di BPK
Kamis, 25 Oktober 2012 - 12:49 WIB
Penyerahan LHP mundur perkuat dugaan intervensi di BPK
A
A
A
Sindonews.com - Mundurnya penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (PPPSON) di Hambalang, Jawa Barat, dianggap sebagai salah satu indikasi adanya intervensi dalam proses auditnya.
Anggota panitia kerja (Panja) Hambalang dari Komisi X DPR Zulfadli mengatakan, mundurnya penyerahan laporan hasil pemeriksaan proyek Hambalang semakin menguatkan adanya upaya untuk melokalisasi kasus dugaan korupsi dalam proyek itu.
"Kalau melihat dari mundurnya laginya penyampaian laporan hasil pemeriksaan ke DPR ini, semakin kuat dugaan saya memang ada upaya untuk melokalisasi kasus Hambalang," katanya di Gedung DPR, Jakarta,Kamis (25/10/2012).
Dia mengungkapkan, indikasi itu diperkuat dengan adanya pernyataan dari salah seorang anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut ada beberapa nama yang tidak masuk dalam laporan hasil pemeriksaan.
"Laporan di sana baru tahap satu, berarti masih banyak materi pemeriksaan yang belum dilakukan. Mungkin saja terjadi tarik-menarik terhadap kepentingan BPK. Ini menunjukkan bahwa memang banyak pihak yang berkepentingan terhadap audit investigasi BPK," ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu juga menegaskan, Komisi X bersama Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR akan meninjau ulang laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan BPK jika nantinya menemukan kejanggalan, dan kekurangan.
Anggota panitia kerja (Panja) Hambalang dari Komisi X DPR Zulfadli mengatakan, mundurnya penyerahan laporan hasil pemeriksaan proyek Hambalang semakin menguatkan adanya upaya untuk melokalisasi kasus dugaan korupsi dalam proyek itu.
"Kalau melihat dari mundurnya laginya penyampaian laporan hasil pemeriksaan ke DPR ini, semakin kuat dugaan saya memang ada upaya untuk melokalisasi kasus Hambalang," katanya di Gedung DPR, Jakarta,Kamis (25/10/2012).
Dia mengungkapkan, indikasi itu diperkuat dengan adanya pernyataan dari salah seorang anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut ada beberapa nama yang tidak masuk dalam laporan hasil pemeriksaan.
"Laporan di sana baru tahap satu, berarti masih banyak materi pemeriksaan yang belum dilakukan. Mungkin saja terjadi tarik-menarik terhadap kepentingan BPK. Ini menunjukkan bahwa memang banyak pihak yang berkepentingan terhadap audit investigasi BPK," ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu juga menegaskan, Komisi X bersama Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR akan meninjau ulang laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan BPK jika nantinya menemukan kejanggalan, dan kekurangan.
(lil)
