Ibas bantah SBY suruh Andi mundur
Rabu, 17 Oktober 2012 - 16:49 WIB
Ibas bantah SBY suruh Andi mundur
A
A
A
Sindonews.com - Sekretaris Jendral (Sekjen) DPP Partai Demokrat (PD) Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas membantah Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Menteri Pemuda Olah Raga Andi Mallarangeng untuk mundur dari jabatannya.
"Tidak ada lah, Pak SBY pasti melihatnya secara clear, secara utuh," ujar Ibas kepada wartawan di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/10/2012).
Anggota Komisi I ini menegaskan opini publik yang berkembang tidak akan menjadi pertimbangan untuk meminta mundur.
"Tidak mungkin, hanya desas-desus atau isu, kemudian terkait diminta mundur. kita lihat saja nanti," paparnya.
Menurunnya elektabilitas PD tidak terlepas dari media yang kian masif memberitakan kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi. "Ya kita akui itu terjadi di PD akibat pemberitaan di media," akunya.
Sementara ketika disinggung soal nama Ketua Umum PD Anas Urbaningrum yang disebut terlibat dalam dugaan kasus korupsi. Putra bungsu Presiden SBY ini menyerahkan kepada proses hukum yang tengah ditangani KPK.
"Sejak awal sudah kami tegaskan jika menyangkut hukum kita kembalikan
pada aparat hukum, tentunya kami di Demokrat tidak ingin menduga-duga," ucapnya.
"Tidak ada lah, Pak SBY pasti melihatnya secara clear, secara utuh," ujar Ibas kepada wartawan di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/10/2012).
Anggota Komisi I ini menegaskan opini publik yang berkembang tidak akan menjadi pertimbangan untuk meminta mundur.
"Tidak mungkin, hanya desas-desus atau isu, kemudian terkait diminta mundur. kita lihat saja nanti," paparnya.
Menurunnya elektabilitas PD tidak terlepas dari media yang kian masif memberitakan kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi. "Ya kita akui itu terjadi di PD akibat pemberitaan di media," akunya.
Sementara ketika disinggung soal nama Ketua Umum PD Anas Urbaningrum yang disebut terlibat dalam dugaan kasus korupsi. Putra bungsu Presiden SBY ini menyerahkan kepada proses hukum yang tengah ditangani KPK.
"Sejak awal sudah kami tegaskan jika menyangkut hukum kita kembalikan
pada aparat hukum, tentunya kami di Demokrat tidak ingin menduga-duga," ucapnya.
(rsa)
