PDIP pinta data rilis ke Dipo
Senin, 15 Oktober 2012 - 22:17 WIB
PDIP pinta data rilis ke Dipo
A
A
A
Sindonews.com - Rapat Kerja antara Komisi II DPR dengan Sekretaris Kabinet Dipo Alam untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) diwarnai ketegangan. Kebanyakan anggota Komisi II DPR yang hadir mendesak Dipo Alam mengklarifikasi serta meminta maaf terkait pernyataannya dalam rilis ranking partai terkorup.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arif Wibowo memilih untuk tidak mau memperpanjang kekisruhan itu. Dia meminta ke Dipo agar data terkait banyaknya pejabat pemda, dalam hal ini kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diduga bermasalah hukum untuk diserahkan ke Komisi II DPR.
Arif secara khusus menyatakan PDIP berkepentingan terhadap data tersebut untuk dijadikan bahan partai dalam melakukan perbaikan seleksi menentukan calon di pilkada.
“Dari segi substansi memang tidak ada yang salah, karena memang secara proporsi kalau melihat kepala daerah itu urutannya ya terbanyak Golkar, lalu PDIP, kemudian Demokrat. Dan karena ini sudah terlanjur disampaikan ke publik, maka dalam rangka upayakan terciptanya pemerintahan yang bersih, saya minta data itu, khususnya untuk kepentingan PDIP agar bisa mengetahui kepala daerah mana yang bermasalah untuk kemudian menjadi pertimbangan dalam pencalonannya di periode berikutnya,” jelasnya.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arif Wibowo memilih untuk tidak mau memperpanjang kekisruhan itu. Dia meminta ke Dipo agar data terkait banyaknya pejabat pemda, dalam hal ini kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diduga bermasalah hukum untuk diserahkan ke Komisi II DPR.
Arif secara khusus menyatakan PDIP berkepentingan terhadap data tersebut untuk dijadikan bahan partai dalam melakukan perbaikan seleksi menentukan calon di pilkada.
“Dari segi substansi memang tidak ada yang salah, karena memang secara proporsi kalau melihat kepala daerah itu urutannya ya terbanyak Golkar, lalu PDIP, kemudian Demokrat. Dan karena ini sudah terlanjur disampaikan ke publik, maka dalam rangka upayakan terciptanya pemerintahan yang bersih, saya minta data itu, khususnya untuk kepentingan PDIP agar bisa mengetahui kepala daerah mana yang bermasalah untuk kemudian menjadi pertimbangan dalam pencalonannya di periode berikutnya,” jelasnya.
(rsa)
