Gaji naik, usut dulu kekayaan pejabat Polri
Minggu, 14 Oktober 2012 - 14:08 WIB
Gaji naik, usut dulu kekayaan pejabat Polri
A
A
A
Sindonews.com - Wacana kenaikan anggaran Polri dan menyamakan gaji penyidik Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus ditolak. Pasalnya, Indonesia Police Watch (IPW) mencatat sejak berpisah dari TNI, selama 12 tahun terakhir, Polri telah mendapatkan kenaikan anggaran 1.000 persen.
Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, tahun 1999/2000 anggaran Polri hanya Rp3,2 triliun. Tahun 2012 melonjak menjadi Rp39,78 triliun. "Kini di 2013 Polri minta tambahan anggaran jadi Rp41 triliun," ucapnya, di Jakarta, Minggu (14/10/2012).
Karena itu, Neta menegaskan wacana ini harus ditolak. Menurutnya, yang perlu dilakukan saat ini adalah mengusut kekayaan para pejabat Polri yang umumnya memiliki rumah mewah, mobil mewah dan kemewahan lainnya.
"Soalnya, cerminan itu tidak sebanding dengan gajinya," tegasnya.
Ironisnya, sambung Neta, kenaikan anggaran yang begitu besar tak berbanding lurus dengan kenaikan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Keluhan terhadap anggota Polri yang suka melakukan pungli masih bermunculan.
"Begitu juga dugaan korupsi kian merebak. Salah satunya adalah kasus simulator SIM," lanjutnya.
Maka itu, sebelum menaikkan anggaran atau gaji Polri, IPW mendesak dilakukan pengusutan terhadap kekayaan lima kelompok anggota Polri. Yakni polisi yang memegang jabatan strategis, memiliki wewenang dalam proyek pengadaan, memegang wilayah, memegang jasa pelayanan publik, dan memegang penanganan kasus.
"Polisi yang tugasnya di wilayah pertambangan, perkebunan dan kawasan hutan perlu juga diusut (kekayaannya)," ungkapnya.
Dia menambahkan, tanpa pengawasan ekstra ketat, kenaikan anggaran dan gaji Polri bagai "menggarami laut", tidak akan membawa perubahan signifikan pada peningkatan sikap, perilaku maupun kinerja Polri.
"Contohnya sejak reformasi, sejak 12 tahun lalu dimana anggaran Polri sudah naik 1.000 persen. Tapi sikap, perilaku dan kinerja Polri masih saja dikeluhkan masyarakat," tandasnya.
Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, tahun 1999/2000 anggaran Polri hanya Rp3,2 triliun. Tahun 2012 melonjak menjadi Rp39,78 triliun. "Kini di 2013 Polri minta tambahan anggaran jadi Rp41 triliun," ucapnya, di Jakarta, Minggu (14/10/2012).
Karena itu, Neta menegaskan wacana ini harus ditolak. Menurutnya, yang perlu dilakukan saat ini adalah mengusut kekayaan para pejabat Polri yang umumnya memiliki rumah mewah, mobil mewah dan kemewahan lainnya.
"Soalnya, cerminan itu tidak sebanding dengan gajinya," tegasnya.
Ironisnya, sambung Neta, kenaikan anggaran yang begitu besar tak berbanding lurus dengan kenaikan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Keluhan terhadap anggota Polri yang suka melakukan pungli masih bermunculan.
"Begitu juga dugaan korupsi kian merebak. Salah satunya adalah kasus simulator SIM," lanjutnya.
Maka itu, sebelum menaikkan anggaran atau gaji Polri, IPW mendesak dilakukan pengusutan terhadap kekayaan lima kelompok anggota Polri. Yakni polisi yang memegang jabatan strategis, memiliki wewenang dalam proyek pengadaan, memegang wilayah, memegang jasa pelayanan publik, dan memegang penanganan kasus.
"Polisi yang tugasnya di wilayah pertambangan, perkebunan dan kawasan hutan perlu juga diusut (kekayaannya)," ungkapnya.
Dia menambahkan, tanpa pengawasan ekstra ketat, kenaikan anggaran dan gaji Polri bagai "menggarami laut", tidak akan membawa perubahan signifikan pada peningkatan sikap, perilaku maupun kinerja Polri.
"Contohnya sejak reformasi, sejak 12 tahun lalu dimana anggaran Polri sudah naik 1.000 persen. Tapi sikap, perilaku dan kinerja Polri masih saja dikeluhkan masyarakat," tandasnya.
(maf)
