Kesetaraan anggaran penyidikan tak adil bagi Polri
Jum'at, 12 Oktober 2012 - 17:07 WIB
Kesetaraan anggaran penyidikan tak adil bagi Polri
A
A
A
Sindonews.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetarakan anggaran bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Khusus bagi Polri, hal itu dinilai dapat memicu kecemburuan sosial dalam lembaga Polri untuk mengusut kasus-kasus lainnya yang juga ditangani kepolisian.
"Memang penyetaraan yang bagus, tapi akan banyak kendalanya. Namun bisa menimbulkan kecemburuan sosial di institusi Polri," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada Sindonews di Jakarta, Jumat (12/10/2012).
Dia mencontohkan, jika Polri menangani Jatanras dan kejahatan lain, tapi hanya tipikor yang mendapatkan tambahan anggaran, padahal penanganan kasus Jatanras dan narkoba lebih besar dari kasus tipikor di Polri. Hal itu, jelas berbeda dengan kejaksaan dan KPK.
"Dengan adanya kecemburuan sosial itu, otomatis divisi kepolisian lain yang menangani kasus lain akan meminta kenaikan anggaran. Jika anggaran tipikor akan naik tinggi, otomatis tidak pidana lain juga akan minta naik anggarannya," tukasnya.
Khusus bagi Polri, hal itu dinilai dapat memicu kecemburuan sosial dalam lembaga Polri untuk mengusut kasus-kasus lainnya yang juga ditangani kepolisian.
"Memang penyetaraan yang bagus, tapi akan banyak kendalanya. Namun bisa menimbulkan kecemburuan sosial di institusi Polri," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada Sindonews di Jakarta, Jumat (12/10/2012).
Dia mencontohkan, jika Polri menangani Jatanras dan kejahatan lain, tapi hanya tipikor yang mendapatkan tambahan anggaran, padahal penanganan kasus Jatanras dan narkoba lebih besar dari kasus tipikor di Polri. Hal itu, jelas berbeda dengan kejaksaan dan KPK.
"Dengan adanya kecemburuan sosial itu, otomatis divisi kepolisian lain yang menangani kasus lain akan meminta kenaikan anggaran. Jika anggaran tipikor akan naik tinggi, otomatis tidak pidana lain juga akan minta naik anggarannya," tukasnya.
(san)
