Reformasi Polri, tergantung Timur Pradopo
Kamis, 11 Oktober 2012 - 15:19 WIB
Reformasi Polri, tergantung Timur Pradopo
A
A
A
Sindonews.com - Reformasi birokrasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ada di tangan Kepala Polri (Kapolri). Secara bertahap, Kapolri diharapkan mengeluarkan kebijakan untuk melakukan perubahan di institusinya.
"Polri ke depan secara bertahap, adakan kebijakan, dan dia (Kapolri Timur Pradopo) dulu yang memberikan contoh, sehingga kekhwatiran adanya penyalahgunaan wewenang secara bertahap bisa diminimalisir," jelas anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat (PD) Edi Ramli Sitanggang kepada Sindonews, Kamis (11/10/2012).
Edi juga berpendapat, sebenarnya institusi kepolisian tidak sulit untuk melakukan reformasi birokrasi di lembaga penegak hukum tersebut.
"Kalau dikatakan sulit, salah itu. Artinya ketidakmampuan, kok sulit kan ada tanggung jawab berjenjang di Polri, mereka komando, lebih sulit di pemerintahan. Yang jadi pertanyaan saya, ada tidak kemauan itu?" katanya.
Maka itu sebagai pimpinan, Kapolri seharusnya memberikan contoh yang baik terlebih dahulu. "Itu kembali lagi ke Kapolri mau tidak kembali dari awal. Soal ukuran itu relatif, karena Kapolri bertanggung jawab untuk membina, begitupun dengan atasan lainnya," jelasnya.
Pada kesempatan itu dia juga berharap, tidak ada lagi pungutan internal di institusi Polri. Upaya ini, bagian dari pemberantasan reformasi birokrasi di tubuh Polri.
"Jangan lagi ingin naik pangkat, karir, mau pindah dan sebagainya harus ada pungutan. Ini harus dimulai sejak sistem rekrutmen. Jadi bisa bersih dari awal," tutupnya.
"Polri ke depan secara bertahap, adakan kebijakan, dan dia (Kapolri Timur Pradopo) dulu yang memberikan contoh, sehingga kekhwatiran adanya penyalahgunaan wewenang secara bertahap bisa diminimalisir," jelas anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat (PD) Edi Ramli Sitanggang kepada Sindonews, Kamis (11/10/2012).
Edi juga berpendapat, sebenarnya institusi kepolisian tidak sulit untuk melakukan reformasi birokrasi di lembaga penegak hukum tersebut.
"Kalau dikatakan sulit, salah itu. Artinya ketidakmampuan, kok sulit kan ada tanggung jawab berjenjang di Polri, mereka komando, lebih sulit di pemerintahan. Yang jadi pertanyaan saya, ada tidak kemauan itu?" katanya.
Maka itu sebagai pimpinan, Kapolri seharusnya memberikan contoh yang baik terlebih dahulu. "Itu kembali lagi ke Kapolri mau tidak kembali dari awal. Soal ukuran itu relatif, karena Kapolri bertanggung jawab untuk membina, begitupun dengan atasan lainnya," jelasnya.
Pada kesempatan itu dia juga berharap, tidak ada lagi pungutan internal di institusi Polri. Upaya ini, bagian dari pemberantasan reformasi birokrasi di tubuh Polri.
"Jangan lagi ingin naik pangkat, karir, mau pindah dan sebagainya harus ada pungutan. Ini harus dimulai sejak sistem rekrutmen. Jadi bisa bersih dari awal," tutupnya.
(mhd)
