Bahas revisi UU KPK, Komisi III walkout

Selasa, 09 Oktober 2012 - 13:45 WIB
Bahas revisi UU KPK,...
Bahas revisi UU KPK, Komisi III walkout
A A A
Sindonews.com - Anggota Komisi III walkout dari ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Legilasi (Baleg) yang membahas tentang kelanjutan revisi Undang-undang KPK.

Mewakili anggota lainnya, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Azis Syamsudin, menganggap rapat hari ini kedaluarsa.

"Silakan koordinasi dengan pemerintah. Baleg tidak bisa tarik-tarik sendiri. Dan mohon maaf, karena kami beranggapan rapat ini sudah kedaluarsa. Kami mohon diri," tegas Azis dalam RDP dengan Baleg di gedung DPR RI (9/10/2012)

Ungkapan Azis itu didasari oleh tatib No 115 dan 116, di dalamnya berbicara soal pengharmonisasian di Baleg maksimal dilakukan 20 hari setelah draft revisi UU KPK ini diterima Baleg.

Atas pernyataan Azis tersebut, Ketua Panitia Kerja (Panja) sekaligus pimpinan rapat, Dimyati Natakusuma, membela diri. Dimyati mengatakan baru menerima draft pada tanggal 13 September 2012.

Namun pernyataan Dimyati ditepis Azis. Ia mengetahui kalau surat sudah diterima dari Baleg sejak 4 Juli 2012 lalu.

"Kami terima surat dari pimpinan Baleg 4 Juli 2012. Surat 4 Juli ini sah atau tidak? Dalam Pasal 24 ayat 1 UUD'45 pengharmonisan di Baleg itu kurun waktu 20 hari sejak draft diterima Baleg. Jadi kami anggap rapat hari ini kedaluarsa. Kami mohon diri. Terima kasih," katanya.

Tak berapa lama setelah mengeluarkan pernyataan tersebut, Azis langsung meninggalkan ruang rapat diikuti seluruh anggota Komisi III lainnya yang ikut hadir, termasuk Wakil Fraksi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika.

Komisi III menyerahkan sepenuhnya revisi UU ini ke Baleg. Sekalipun akan dibatalkan, Komisi III menyuruh Baleg untuk mengkomunikasikannya pada pemerintah.
(ysw)
Berita Terkait
Terima Banyak Komplain,...
Terima Banyak Komplain, Komisi III DPR Usul Dewas Ajukan Revisi RUU KPK
Lengkap! Kronologi UU...
Lengkap! Kronologi UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK hingga Pernyataan Terbaru Jokowi yang Picu Polemik
Pimpinan DPR Ungkap...
Pimpinan DPR Ungkap Tak Ada Usulan Bahas Revisi UU KPK
UU ASN Disahkan, Begini...
UU ASN Disahkan, Begini Nasib 2,3 Juta Pegawai Honorer
DPR Sahkan Revisi UU...
DPR Sahkan Revisi UU PPP
Aksi Tuntut Revisi UU...
Aksi Tuntut Revisi UU ITE
Berita Terkini
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
KPK Angkut Moge, Mobil...
KPK Angkut Moge, Mobil Mewah, dan Sepeda usai Geledah Rumah Silmy Karim
Ancam 6 Juta Tenaga...
Ancam 6 Juta Tenaga Kerja, Wacana Kemasan Polos Harus Dibatalkan
DPR Minta KAI Bereskan...
DPR Minta KAI Bereskan Dulu Konektivitas Sebelum Bangun Jalur Kereta Aceh-Lampung
Imigrasi Nonaktifkan...
Imigrasi Nonaktifkan Pejabat yang Diperiksa KPK, Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Dua Truk Towing Masuk...
Dua Truk Towing Masuk Rumah Silmy Karim saat KPK Lakukan Penggeledahan
Infografis
Rentetan Kasus Korupsi...
Rentetan Kasus Korupsi di Jateng: Tiga Bupati Terjaring KPK pada Awal 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved