NU desak pemerintah luruskan fakta sejarah PKI
Selasa, 02 Oktober 2012 - 00:58 WIB
NU desak pemerintah luruskan fakta sejarah PKI
A
A
A
Sindonews.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak Pemerintah meluruskan fakta sejarah terkait pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejarah yang saat ini diketahui masyarakat dinilai telah diputarbalikkan, dengan menempatkan NU pada posisi pelaku kejahatan.
Wakil Ketua Umum PBNU As'ad Said Ali, mengatakan sejarah yang menempatkan NU sebagai pelaku kejahatan melalui pembantaian anggota dan simpatisan PKI pada rentang 1965-1966 adalah fitnah yang sangat kejam.
"Jika ada yang mengatakan fitnah lebih kejam dari pembunuhan, itu benar. Dan NU dalam kaitan fakta sejarah sekarang merasakannya," tegas As'ad dalam sambutannya di acara pembacaan kalimah tahlil dan doa bersama untuk Kiai dan santri korban kekejaman PKI di gedung PBNU, Senin 1 Oktober 2012 malam.
Dijelaskan oleh As'ad, sebelum terjadi tragedi 1965, pada tahun 1926 dan 1948 terlebih dahulu ribuan Kiai dan santri tewas dibantai oleh PKI. Kebenaran fakta ini yang disebutnya tidak pernah terungkap dan diketahui masyarakat.
"Kemarin dan hari ini, salah satunya di Madiun, ribuan orang menggelar acara serupa dengan di sini. Mereka mendoakan leluhurnya yang tewas dibunuh PKI," ungkap As'ad.
Lebih jauh mengenai upaya rekonsiliasi, As'ad mendesak Pemerintah untuk mengungkap fakta sejarah yang sebenarnya. As'ad juga mengajak semua pihak untuk menatap ke depan, namun tetap tidak begitu saja meninggalkan kejadian di masa lampau.
"Dari acara-acara seperti ini, Pemerintah harus merespon dengan benar, agar fakta sejarah yang sebenarnya bisa diketahui masyarakat. Kami siap membantu Pemerintah untuk hal ini," tandasnya.
Terkait dorongan agar NU meminta maaf kepada keluarga anggota dan simpatisan PKI yang menjadi korban pembantaian tahun 1965, Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBH Andi Najmi Fuaidi, memiliki pendapat berbeda. NU ditegaskannya siap meminta maaf, namun PKI didesak untuk terlebih dahulu melakukannya.
"Jadi saling memaafkan, bukan kami yang didesak meminta maaf. Kami ini juga korban. Dan yang harus diingat, apa yang dilakukan bagian dari NU di tahun 1965 adalah upaya pembelaan diri, bukan didorong semangat balas dendam," tuntas Andi.
Wakil Ketua Umum PBNU As'ad Said Ali, mengatakan sejarah yang menempatkan NU sebagai pelaku kejahatan melalui pembantaian anggota dan simpatisan PKI pada rentang 1965-1966 adalah fitnah yang sangat kejam.
"Jika ada yang mengatakan fitnah lebih kejam dari pembunuhan, itu benar. Dan NU dalam kaitan fakta sejarah sekarang merasakannya," tegas As'ad dalam sambutannya di acara pembacaan kalimah tahlil dan doa bersama untuk Kiai dan santri korban kekejaman PKI di gedung PBNU, Senin 1 Oktober 2012 malam.
Dijelaskan oleh As'ad, sebelum terjadi tragedi 1965, pada tahun 1926 dan 1948 terlebih dahulu ribuan Kiai dan santri tewas dibantai oleh PKI. Kebenaran fakta ini yang disebutnya tidak pernah terungkap dan diketahui masyarakat.
"Kemarin dan hari ini, salah satunya di Madiun, ribuan orang menggelar acara serupa dengan di sini. Mereka mendoakan leluhurnya yang tewas dibunuh PKI," ungkap As'ad.
Lebih jauh mengenai upaya rekonsiliasi, As'ad mendesak Pemerintah untuk mengungkap fakta sejarah yang sebenarnya. As'ad juga mengajak semua pihak untuk menatap ke depan, namun tetap tidak begitu saja meninggalkan kejadian di masa lampau.
"Dari acara-acara seperti ini, Pemerintah harus merespon dengan benar, agar fakta sejarah yang sebenarnya bisa diketahui masyarakat. Kami siap membantu Pemerintah untuk hal ini," tandasnya.
Terkait dorongan agar NU meminta maaf kepada keluarga anggota dan simpatisan PKI yang menjadi korban pembantaian tahun 1965, Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBH Andi Najmi Fuaidi, memiliki pendapat berbeda. NU ditegaskannya siap meminta maaf, namun PKI didesak untuk terlebih dahulu melakukannya.
"Jadi saling memaafkan, bukan kami yang didesak meminta maaf. Kami ini juga korban. Dan yang harus diingat, apa yang dilakukan bagian dari NU di tahun 1965 adalah upaya pembelaan diri, bukan didorong semangat balas dendam," tuntas Andi.
(ysw)
