Komaruddin: Pelemahan KPK berarti melawan rakyat

Selasa, 02 Oktober 2012 - 07:26 WIB
Komaruddin: Pelemahan...
Komaruddin: Pelemahan KPK berarti melawan rakyat
A A A
Sindonews.com - Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang dilakukan DPR dinilai akan melemahkan lembaga tersebut. Padahal keberadaan KPK murni keinginan rakyat sehingga rencana revisi ini dianggap sebagai perlawanan terhadap keinginan dan kedaulatan rakyat.

Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat menuturkan, masyarakat ingat betul KPK lahir dan dibentuk karena bangsa, masyarakat, dan negara ini hancur beberapa dekade karena korupsi. Makanya lahir KPK yang diberi kewenangan lebih untuk menangani korupsi tersebut.

"Saat ini KPK sedang mendapatkan perlawanan oleh mereka yang merasa terancam," kata Komaruddin saat konfrensi pers bersama para tokoh lintas agama, cendekiawan/akademisi, pemerhati antikorupsi dan pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin 1 Oktober 2012.

Menurutnya, agenda reformasi untuk membangun pemerintahan yang bersih akan tercoreng jika upaya pelemahan dan penggembosan KPK dibiarkan. "Kalau sampai KPK kalah menghadapi semuanya (yang berusaha melemahkan KPK), yang kalah bukan KPK tapi yang kalah adalah rakyat," paparnya.

Cendekiawan Muslim itu menuturkan, dukungan terhadap KPK bukan hanya dilihat sebagai sebuah lembaga tapi juga dukungan terhadap harapan masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih.

"Jadi lembaga KPK merupakan simbol perjuangan dan bergerak untuk upaya masyarakat dan pemerintahan yang bersih," ungkanya.

Komaruddin menilai, kemapanan dan kenyamanan para aktor yang terlibat atau teridentifikasi korupsi tentu merasa terganggu dan dirongrong dengan keberadaan KPK.

"Dengan demikian kalau ada berbagai pihak yang merasa terganggu dan dirongrong kenyamanannya oleh KPK. Maka kami mengajak masyarakat secara moril membantu eksistensi KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi," tandasnya.
(ysw)
Berita Terkait
Terima Banyak Komplain,...
Terima Banyak Komplain, Komisi III DPR Usul Dewas Ajukan Revisi RUU KPK
Lengkap! Kronologi UU...
Lengkap! Kronologi UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK hingga Pernyataan Terbaru Jokowi yang Picu Polemik
Pimpinan DPR Ungkap...
Pimpinan DPR Ungkap Tak Ada Usulan Bahas Revisi UU KPK
UU ASN Disahkan, Begini...
UU ASN Disahkan, Begini Nasib 2,3 Juta Pegawai Honorer
DPR Sahkan Revisi UU...
DPR Sahkan Revisi UU PPP
Aksi Tuntut Revisi UU...
Aksi Tuntut Revisi UU ITE
Berita Terkini
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
2 Pengusaha Divonis...
2 Pengusaha Divonis 1,5 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: PT KEM Korban Sistem di Kemnaker
Silmy Karim Jadi Tersangka...
Silmy Karim Jadi Tersangka KPK, Mensesneg: Kita Perang Melawan Korupsi
Pertama Dalam Sejarah,...
Pertama Dalam Sejarah, Kemenag Lantik 15 Perempuan Jadi Kepala KUA
Tak Kaget Dadan dan...
Tak Kaget Dadan dan Silmy Terjerat Kasus Korupsi, Noel: Juni-Juli Banyak Pejabat Ditangkap KPK
ASPEK Indonesia Temui...
ASPEK Indonesia Temui Pimpinan UNI Global Union di Jenewa
Infografis
Rentetan Kasus Korupsi...
Rentetan Kasus Korupsi di Jateng: Tiga Bupati Terjaring KPK pada Awal 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved