Pramono Anung desak moratorium kunker DPR
Jum'at, 07 September 2012 - 17:57 WIB
Pramono Anung desak moratorium kunker DPR
A
A
A
Sindonews.com - Kegiatan kunjungan kerja (kunker) politikus Senayan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke luar negeri menyita perhatian masyarakat. Di tengah gerakan hemat energi Presiden Susilo Bambang Yushoyono (SBY), kunker justru terlihat sebagai pemborosan anggaran.
Wakil Ketua DPR Pramono Anung meminta, kepada seluruh pimpinan fraksi untuk merespon wacana rencana moratorium. Dia menilai tidak baik jika DPR selalu menjadi sorotan publik.
"Maka keinginan moratorium harusnya direspon pimpinan fraksi-fraksi," ujar Pramono saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Jumat (7/9/2012).
Wacana moratorium kunjungan kerja, sambung Pramono, harus ditindaklanjuti serius oleh fraksi-fraksi. Rencananya, pimpinan DPR segera merampungkan wacana ini di tingkat pimpinan dalam rapat pimpinan.
Namun, Pramono belum bisa mengatakan kapan pertemuan itu akan dilakukan. "Rapim pimpinan dengan pimpinan fraksi nanti kita agendakan," jelasnya.
Sorotan negatif publik kepada kunker anggota dewan ke luar negeri harus segera dihentikan. Apalagi jika kunjungan kerja itu sebenarnya tidak untuk meningkatkan kinerja DPR. "Saya sepakat moratorium," tegasnya.
Wakil Ketua DPR Pramono Anung meminta, kepada seluruh pimpinan fraksi untuk merespon wacana rencana moratorium. Dia menilai tidak baik jika DPR selalu menjadi sorotan publik.
"Maka keinginan moratorium harusnya direspon pimpinan fraksi-fraksi," ujar Pramono saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Jumat (7/9/2012).
Wacana moratorium kunjungan kerja, sambung Pramono, harus ditindaklanjuti serius oleh fraksi-fraksi. Rencananya, pimpinan DPR segera merampungkan wacana ini di tingkat pimpinan dalam rapat pimpinan.
Namun, Pramono belum bisa mengatakan kapan pertemuan itu akan dilakukan. "Rapim pimpinan dengan pimpinan fraksi nanti kita agendakan," jelasnya.
Sorotan negatif publik kepada kunker anggota dewan ke luar negeri harus segera dihentikan. Apalagi jika kunjungan kerja itu sebenarnya tidak untuk meningkatkan kinerja DPR. "Saya sepakat moratorium," tegasnya.
(san)
