DPR desak Kemendagri siapkan data Pemilu

Sindonews.com - Daftar pemilih tetap (DPT) selalu menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu. Karena itu, DPR mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar sejak dini membenahi dan menyiapkan data pemilih Pemilu 2014.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Agus Poernomo mengatakan, Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) menjadi data pertama yang akan dijadikan data utama pemilih pada Pemilu 2014 atau dasar pembentukan DPT.

Untuk proses itu, Kemendagri yang bertugas mengurusi data penduduk harus benar-benar menyiapkannya agar tidak menjadi masalah.

“DAK2 harus dibenahi yang kemudian akan menghasilkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Apabila kedua data tersebut baik, pemilu akan berlangsung dengan baik,” tandas Agus saat dihubungi SINDO di Jakarta kemarin.

Agus mengatakan, kartu tanda penduduk elektronik (e- KTP) yang sedang dijalankan Kemendagri harus dapat diselesaikan sampai akhir tahun ini. Pasalnya, data e-KTP dinilai dapat membantu proses pemutakhiran data yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mempersiapkan DPT Pemilu 2014.

“E-KTP tidak berpengaruh dalam DPT, hanya sebagai kontrol. Namun kalau e-KTP dapat diselesaikan maka akan membantu kerja KPU,” paparnya.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain mengatakan, data utama untuk Pemilu 2014 tetap menggunakan DPT 2009. Namun untuk memperbaiki kualitas DPT,data yang dimiliki pemerintah yakni e-KTP, DAK2, dan DP4 harus dibenahi lagi.

Haramain mengatakan, e- KTP harus menjadi data acuan untuk mendukung berbagai data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemilu 2014. Data dari e-KTP, menurut dia, sebenarnya mampu mengatasi pemilih ganda.

Namun, yang menjadi permasalahan adalah masih banyak warga yang belum melakukan perekaman data e- KTP. “Program e-KTP perlu diperpanjang sampai 2013, karena data e-KTP bisa lebih dari 172 juta seperti yang targetkan Kemendagri,” paparnya.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arif Wibowo mengatakan, UU hanya mengatur bahwa DPS awal berdasarkan DP4. Selanjutnya dimutakhirkan oleh KPU yang kemudian dilakukan verifikasi data oleh panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP).

“Prinsipnya bahwa pemutakhiran data pemilih harus dilakukan secara riil,sedangkan data e-KTP sesungguhnya bisa digunakan untuk mengoreksi DP4 yang selanjutnya dijadikan dasar bagi penyusunan DPS,” ujarnya.

Setelah DPS dimutakhirkan oleh KPU melalui PPDT, baru akan menghasilkan DPT. Karena itu, ujarnya, data e-KTP seharusnya bukan menjadi pembanding, tetapi sebagai data yang dapat digunakan untuk menyempurnakan DP4.

Menurut mantan Ketua Pansus RUU Pemilu ini, data e-KTP tidak perlu digunakan sebagai data pembanding DPT, sebab akan merancukan dan membingungkan pemutakhiran DPT.Ditambah, masih banyak warga yang belum mengurus e- KTP dan bahkan belum memilikinya.

Sebelumnya Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, untuk menjamin data yang nantinya dikirim ke KPU, pemekaran kecamatan sejak 1 Agustus 2012 dan pemekaran desa/kelurahan sejak 13 Januari 2012 dihentikan sementara sampai selesainya pelantikan presiden terpilih hasil Pemilu 2014.

“Sehingga data yang kita kirim bisa menjamin tidak ada penambahan pemilih,” ujarnya.