Otda belum sentuh kesejahteraan rakyat
Jum'at, 07 September 2012 - 09:00 WIB
Otda belum sentuh kesejahteraan rakyat
A
A
A
Sindonews.com - Pelaksanaan otonomi daerah (otda) belum sepenuhnya dapat dinikmati masyarakat di daerah. Bahkan, pelaksanaan otda dari berbagai aspek dinilai gagal. Salah satu penyebab gagalnya otda adalah masih banyaknya kepentingan politik di daerah.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang- Undang Pemerintahan Daerah (RUU Pemda) Khatibul Umam Wiranu mengatakan, politisasi dalam pelaksanaan otda terlihat dari banyaknya anggota DPRD terutama di Pulau Jawa.
Anggota DPRD di satu wilayah bisa mencapai 23–40 orang yang berasal dari 20 partai politik.
“Akibat banyaknya parpol di DPRD, berbagai kebijakan sulit diambil dan kebijakan selalu tidak berpihak kepada rakyat,” tandas Khatibul saat dihubungi SINDO di Jakarta kemarin.
Menurut politikus Partai Demokrat ini, politisasi dalam pelaksanaan otda semakin diperkuat dengan banyaknya kepala daerah yang terlibat korupsi. Saat ini dari 1.500 kepala daerah, sebagian besar menjadi tersangka kasus korupsi.
Anggota Komisi III DPR ini mengatakan, alokasi anggaran untuk daerah yang berasal dari APBN juga tidak memihak kepada rakyat.
Sekitar 60–75 persen anggaran justru digunakan untuk gaji pegawai, sedangkan sisanya 40–30 persen digunakan untuk otda.
“Belum lagi dari 40–30 persen anggaran untuk otda tersebut dikorupsi,” tandasnya.
Karena itu, menurut dia, usulan mengenai pembentukan 19 daerah otonom baru (DOB) justru akan menjadi beban pemerintah pusat. Pendapat yang sama disampaikan pengamat pemerintahan LIPI Siti Zuhro.
Menurut dia, saat ini terdapat 178 daerah tertinggal dan 180 kepala daerah yang dipenjara. Hal ini menunjukkan masih terdapat masalah dalam pelaksanaan otda. Siti mengungkapkan, sejak 2001 hingga 2012, sistem otonomi daerah yang diterapkan belum mendapatkan hasil yang baik.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang- Undang Pemerintahan Daerah (RUU Pemda) Khatibul Umam Wiranu mengatakan, politisasi dalam pelaksanaan otda terlihat dari banyaknya anggota DPRD terutama di Pulau Jawa.
Anggota DPRD di satu wilayah bisa mencapai 23–40 orang yang berasal dari 20 partai politik.
“Akibat banyaknya parpol di DPRD, berbagai kebijakan sulit diambil dan kebijakan selalu tidak berpihak kepada rakyat,” tandas Khatibul saat dihubungi SINDO di Jakarta kemarin.
Menurut politikus Partai Demokrat ini, politisasi dalam pelaksanaan otda semakin diperkuat dengan banyaknya kepala daerah yang terlibat korupsi. Saat ini dari 1.500 kepala daerah, sebagian besar menjadi tersangka kasus korupsi.
Anggota Komisi III DPR ini mengatakan, alokasi anggaran untuk daerah yang berasal dari APBN juga tidak memihak kepada rakyat.
Sekitar 60–75 persen anggaran justru digunakan untuk gaji pegawai, sedangkan sisanya 40–30 persen digunakan untuk otda.
“Belum lagi dari 40–30 persen anggaran untuk otda tersebut dikorupsi,” tandasnya.
Karena itu, menurut dia, usulan mengenai pembentukan 19 daerah otonom baru (DOB) justru akan menjadi beban pemerintah pusat. Pendapat yang sama disampaikan pengamat pemerintahan LIPI Siti Zuhro.
Menurut dia, saat ini terdapat 178 daerah tertinggal dan 180 kepala daerah yang dipenjara. Hal ini menunjukkan masih terdapat masalah dalam pelaksanaan otda. Siti mengungkapkan, sejak 2001 hingga 2012, sistem otonomi daerah yang diterapkan belum mendapatkan hasil yang baik.
(lns)
