Ego sektoral penyebab pengamanan maritim lemah
Kamis, 06 September 2012 - 20:43 WIB
Ego sektoral penyebab pengamanan maritim lemah
A
A
A
Sindonews.com - Tata kelola keamanan dan keselamatan di laut perlu dibenahi. Pasalnya, sekarang ini terdapat 13 instansi yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut dengan ego sektoral yang masih dominan, sehingga implementasi kurang efektif.
Ketua Institut Keamanan Keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI) Laksdya (Purn) TNI Y Didik Heru Purnomo menuturkan, keamanan dan keselamatan laut harus ditangani maksimal di dalam bentuk kelembagaan yang pas. "Kita bisa belajar dari negara lain," katanya dalam peluncuran IK2MI di Jakarta, Kamis (6/9/2012).
Mantan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) ini menyatakan, banyaknya institusi membuat pelaksanaan penanganan keamanan dan keselamatan maritim tidak efektif. "Untuk menjadikan satu institusi, harus diubah mindset-nya dulu, bahwa kita ini negara maritim," tuturnya.
Sejauh ini koordinasi penanganan wilayah laut sudah dilakukan dengan dikoordinir oleh Bakorkamla dengan pondasi yang cukup kuat. "Harus menghilangkan ego sektoral dan menegakkan hukum," sebut purnawirawan TNI AL bintang tiga itu.
Dia melanjutkan, kedepan ia akan memberikan sumbangan pemikiran untuk memberdayakan masyarakat maritim dengan regulasi yang tepat. "Saat ini pemberdayaan masyarakat maritim belum maksimal. Masih banyak kasus pencurian ikan dan perdagangan manusia," katanya.
Didik menambahkan, penguasaan kelautan merupakan agenda penting untuk menyejahteraan masyarakat. Apalagi sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan.
Ketua Institut Keamanan Keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI) Laksdya (Purn) TNI Y Didik Heru Purnomo menuturkan, keamanan dan keselamatan laut harus ditangani maksimal di dalam bentuk kelembagaan yang pas. "Kita bisa belajar dari negara lain," katanya dalam peluncuran IK2MI di Jakarta, Kamis (6/9/2012).
Mantan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) ini menyatakan, banyaknya institusi membuat pelaksanaan penanganan keamanan dan keselamatan maritim tidak efektif. "Untuk menjadikan satu institusi, harus diubah mindset-nya dulu, bahwa kita ini negara maritim," tuturnya.
Sejauh ini koordinasi penanganan wilayah laut sudah dilakukan dengan dikoordinir oleh Bakorkamla dengan pondasi yang cukup kuat. "Harus menghilangkan ego sektoral dan menegakkan hukum," sebut purnawirawan TNI AL bintang tiga itu.
Dia melanjutkan, kedepan ia akan memberikan sumbangan pemikiran untuk memberdayakan masyarakat maritim dengan regulasi yang tepat. "Saat ini pemberdayaan masyarakat maritim belum maksimal. Masih banyak kasus pencurian ikan dan perdagangan manusia," katanya.
Didik menambahkan, penguasaan kelautan merupakan agenda penting untuk menyejahteraan masyarakat. Apalagi sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan.
(ysw)
