70% peredaran senpi ada di Jakarta
Senin, 03 September 2012 - 06:30 WIB
70% peredaran senpi ada di Jakarta
A
A
A
Sindonews.com - Disinyalir, sekira 100 ribu senjata api (senpi) yang digunakan non-militer beredar Di Indonesia. Dari jumlah tersebut, dari Data Indonesia Police Watch (IPW) 70 persen peredaran senpi berada di Jakarta.
Anggota Komisi III, Eva Kusuma Sundari mengatakan kualitas pengawasan pelaksanaan peraturan terkait kepemilikan senpi kurang terjaga. Izin senpi bisa dikeluarkan asalkan si pemohon memiliki cukup uang.
"Di sinilah pengawasan harus diperketat. Sehingga perizinan senpi bisa ditekan," ujar Eva menjelaskan kepada Sindonews, Minggu 2 September 2012.
Perizinan resmi senpi berdasarkan Penerimaan Biaya Bukan Pajak (PNBP) Rp1 juta. Akan tetapi lanjut Eva, berdasarkan info yang diperolehnya di lapangan, perizinan senpi seharga Rp 50 juta per unit.
"Kepemilikan senpi ini nyaris tanpa kontrol eksternal sehingga penyelesaian masalah saat ini tidak akuntabel. Belum lagi persoalan senpi ilegal," tandasnya.
Untuk itu, lanjut Eva, Penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan senpi ini harus dilakukan. Pembenahan pengawasan pelaksanaan aturan pun juga harus dilakukan oleh Polri.
"Kalau tidak segera ditangani, perizinan terus membludak. Insiden tembak menembak bakal terus terjadi.
Anggota Komisi III, Eva Kusuma Sundari mengatakan kualitas pengawasan pelaksanaan peraturan terkait kepemilikan senpi kurang terjaga. Izin senpi bisa dikeluarkan asalkan si pemohon memiliki cukup uang.
"Di sinilah pengawasan harus diperketat. Sehingga perizinan senpi bisa ditekan," ujar Eva menjelaskan kepada Sindonews, Minggu 2 September 2012.
Perizinan resmi senpi berdasarkan Penerimaan Biaya Bukan Pajak (PNBP) Rp1 juta. Akan tetapi lanjut Eva, berdasarkan info yang diperolehnya di lapangan, perizinan senpi seharga Rp 50 juta per unit.
"Kepemilikan senpi ini nyaris tanpa kontrol eksternal sehingga penyelesaian masalah saat ini tidak akuntabel. Belum lagi persoalan senpi ilegal," tandasnya.
Untuk itu, lanjut Eva, Penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan senpi ini harus dilakukan. Pembenahan pengawasan pelaksanaan aturan pun juga harus dilakukan oleh Polri.
"Kalau tidak segera ditangani, perizinan terus membludak. Insiden tembak menembak bakal terus terjadi.
(azh)
