Antisipasi polisi dalam kerusuhan Sampang terlambat
Selasa, 28 Agustus 2012 - 04:50 WIB
Antisipasi polisi dalam kerusuhan Sampang terlambat
A
A
A
Sindonews.com - Tindakan antisipasi pihak Kepolisian dalam kerusuhan Sampang, Jawa Timur (Jatim) dinilai terlambat. Intelijen dinilai tidak memantau situasi di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben dan Desa Bluuran Kecamatan Karang Penang, Sampang.
Ketua Presidium Indonesian Police Watch, Neta S Pane mengatakan, sebelumnya, kasus kerusuhan serupa pernah terjadi di Sampang. Hal tersebut mestinya menjadi satu catatan bagi pihak kepolisian dan intelijen untuk memantau wilayah tersebut.
"Antisipasi sangat terlambat hingga terjadinya pembakaran rumah warga dan dua orang dinyatakan tewas," ujar Neta menjelaskan kepada Sindonews, Senin malam (27/8/2012).
Dalam kejadian kerusuhan sebelumnya, pimpinan kelompoh Syiah, Tajul Muluk ditangkap karena dianggap melakukan penistaan agama. Hal tersebut menurut Neta merupakan suatu diskriminasi. Karena Tajul Muluk merupakan korban dalam kasus tersebut.
"Pastinya, penegak hukum punya alasan untuk melakukan penangkapan terhadap Tajul Muluk. Namun kalau dilihat faktanya, Tajul Muluk itu kan korban," tandasnya.
Untuk itu lanjut Neta, polisi harus belajar dari kasus yang sudah terjadi. Dari situ, masih-masih Polres, Polsek bisa melakukan pemetaan di masing-masih wilayahnya untuk memantau benih konflik di setiap wilayah.
"Peran Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) harus ditingkatkan di tingkat warga," tandasnya.
Ketua Presidium Indonesian Police Watch, Neta S Pane mengatakan, sebelumnya, kasus kerusuhan serupa pernah terjadi di Sampang. Hal tersebut mestinya menjadi satu catatan bagi pihak kepolisian dan intelijen untuk memantau wilayah tersebut.
"Antisipasi sangat terlambat hingga terjadinya pembakaran rumah warga dan dua orang dinyatakan tewas," ujar Neta menjelaskan kepada Sindonews, Senin malam (27/8/2012).
Dalam kejadian kerusuhan sebelumnya, pimpinan kelompoh Syiah, Tajul Muluk ditangkap karena dianggap melakukan penistaan agama. Hal tersebut menurut Neta merupakan suatu diskriminasi. Karena Tajul Muluk merupakan korban dalam kasus tersebut.
"Pastinya, penegak hukum punya alasan untuk melakukan penangkapan terhadap Tajul Muluk. Namun kalau dilihat faktanya, Tajul Muluk itu kan korban," tandasnya.
Untuk itu lanjut Neta, polisi harus belajar dari kasus yang sudah terjadi. Dari situ, masih-masih Polres, Polsek bisa melakukan pemetaan di masing-masih wilayahnya untuk memantau benih konflik di setiap wilayah.
"Peran Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) harus ditingkatkan di tingkat warga," tandasnya.
(azh)
