246 desa produktif akan dibangun
Sabtu, 25 Agustus 2012 - 05:03 WIB
246 desa produktif akan dibangun
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) akan membangun 246 desa produktif untuk mencegah arus urbanisasi.
Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan, desa produktif ini berguna untuk menciptakan lapangan kerja dan wirausahawan baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja di pedesaan. Pembangunan desa produktif ini juga mempertimbangkan fakta 60 persen penduduk Indonesia tinggal di desa dan bekerja di sector informal.
Peraih bintang Mahaputera ini menjelaskan, pihaknya akan bekerjasama dengan 33 pemerintah daerah serta tujuh kementerian seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal.
“Kami akan melibatkan BUMN dan bank-bank nasional,” katanya di gedung Kemenakertrans, Jumat (24/8/2012).
Program unggulan yang dikembangkan di desa produktif meliputi pelatihan teknis dan manajerial tenaga kerja, padat karya produktif, pemagangan, teknologi tepat guna dan pelatihan usaha mandiri (wirausaha) dan pendampingan serta pelatihan lainnya yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan potensi desa.
Bentuk nyata pada desa ini nantinya akan terbagi dalam beberapa bentuk yakni desa persawahan, perkebunan, desa industry kecil, kerajinan dan desa perdagangan dan jasa. Desa yang akan dikembangkan nantinya dipilih dari adanya komitmen dari masyarakat dan aparatur desa, melimpahnya sumber daya ekonomi dan sudah terbangun akses informasi.
“Kami akan membantu pemasaran produk dan pembangunan jalan, ketersediaan air dan listrik,” terangnya.
Mantan wakil ketua DPR ini menerangkan, 246 desa ini hanyalah pilot project sehingga dengan anggaran tahun mendatang pemerintah akan lebih banyak lagi membangun desa sejenis.
”Bakal lebih banyak lagi desa-desa di sekitarnya yang bisa turut maju dan pada akhirnya dapat menggerakkan potensi pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional. Dengan pertumbuhan investasi barang dan jasa maka kawasan pedesaan akan menjadi produktif dan para pencari kerja tidak lagi tergantung lagi pada kota karena telah banyak menyediakan lapangan kerja baru,” urainya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz menilai pengembangan desa produktif cukup efektif untuk kurangi pengangguran. Pihaknya selalu mendorong pemerintah untuk mencari alternatif-alternatif pembangunan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah desa yang tersebar di 33 provinsi sebanyak 75.378 desa. Oleh karena itu, ujar Politikus dari PPP ini, desa produktif yang di usung Kemenakertrans diharapkan berdampak positif dalam pengentasan pengangguran dan kemiskinan di pedesaan.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah tahun ini juga akan mencetak 10.000 wirausahawan baru. Selain itu untuk program padat karya pembangunan sarana/prasarana dan fasilitas umum lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah untuk menyerap 105.000 orang di 360 kabupaten/kota.
Selanjutnya, Teknologi Tepat Guna (TTG) upaya untuk penciptaan lapangan pekerjaan melalui penerapan teknologi yang tepat guna yang juga disesuaikan dengan kondisi sumber daya alam ditargetkan dapat menyerap 5.800 orang di 290 kabupaten/kota.
Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan, desa produktif ini berguna untuk menciptakan lapangan kerja dan wirausahawan baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja di pedesaan. Pembangunan desa produktif ini juga mempertimbangkan fakta 60 persen penduduk Indonesia tinggal di desa dan bekerja di sector informal.
Peraih bintang Mahaputera ini menjelaskan, pihaknya akan bekerjasama dengan 33 pemerintah daerah serta tujuh kementerian seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal.
“Kami akan melibatkan BUMN dan bank-bank nasional,” katanya di gedung Kemenakertrans, Jumat (24/8/2012).
Program unggulan yang dikembangkan di desa produktif meliputi pelatihan teknis dan manajerial tenaga kerja, padat karya produktif, pemagangan, teknologi tepat guna dan pelatihan usaha mandiri (wirausaha) dan pendampingan serta pelatihan lainnya yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan potensi desa.
Bentuk nyata pada desa ini nantinya akan terbagi dalam beberapa bentuk yakni desa persawahan, perkebunan, desa industry kecil, kerajinan dan desa perdagangan dan jasa. Desa yang akan dikembangkan nantinya dipilih dari adanya komitmen dari masyarakat dan aparatur desa, melimpahnya sumber daya ekonomi dan sudah terbangun akses informasi.
“Kami akan membantu pemasaran produk dan pembangunan jalan, ketersediaan air dan listrik,” terangnya.
Mantan wakil ketua DPR ini menerangkan, 246 desa ini hanyalah pilot project sehingga dengan anggaran tahun mendatang pemerintah akan lebih banyak lagi membangun desa sejenis.
”Bakal lebih banyak lagi desa-desa di sekitarnya yang bisa turut maju dan pada akhirnya dapat menggerakkan potensi pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional. Dengan pertumbuhan investasi barang dan jasa maka kawasan pedesaan akan menjadi produktif dan para pencari kerja tidak lagi tergantung lagi pada kota karena telah banyak menyediakan lapangan kerja baru,” urainya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz menilai pengembangan desa produktif cukup efektif untuk kurangi pengangguran. Pihaknya selalu mendorong pemerintah untuk mencari alternatif-alternatif pembangunan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah desa yang tersebar di 33 provinsi sebanyak 75.378 desa. Oleh karena itu, ujar Politikus dari PPP ini, desa produktif yang di usung Kemenakertrans diharapkan berdampak positif dalam pengentasan pengangguran dan kemiskinan di pedesaan.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah tahun ini juga akan mencetak 10.000 wirausahawan baru. Selain itu untuk program padat karya pembangunan sarana/prasarana dan fasilitas umum lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah untuk menyerap 105.000 orang di 360 kabupaten/kota.
Selanjutnya, Teknologi Tepat Guna (TTG) upaya untuk penciptaan lapangan pekerjaan melalui penerapan teknologi yang tepat guna yang juga disesuaikan dengan kondisi sumber daya alam ditargetkan dapat menyerap 5.800 orang di 290 kabupaten/kota.
(hyk)
