Koalisi tentukan kekuatan capres

Sindonews.com - Peran koalisi dalam menentukan kesuksesan partai politik (parpol) mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada 2014 sangat besar.

Sejumlah kalangan memprediksi parpol akan sulit meraih 20 persen lebih suara dalam Pemilu 2014. Mengacu pada persyaratan dukungan mengusung capres, tidak ada satu pun partai yang bisa mengusung pasangan capres-cawapres tanpa koalisi dengan partai lain.

“Sekarang faktanya kepercayaan terhadap partai politik kalau kita lihat dalam survei memang terus menurun. Sulit di pemilu nanti ada partai yang bisa raih 20 persen lebih dan bisa ajukan pasangan capres-cawapres tanpa koalisi jika aturan persyaratannya masih menggunakan UU Pilpres tanpa direvisi,” ungkap pengamat politik dari Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan Yusuf di Jakarta kemarin.

Menurut dia, meski ada tren kenaikan elektabilitas beberapa partai seperti Golkar, PDIP, Gerindra, dan partai baru seperti Partai NasDem, Partai Demokrat yang pada pemilu lalu mendapatkan suara sekitar 20 persen terus mengalami penurunan.

Artinya, suara partai tiga besar atau empat besar nanti tidak akan berbeda jauh yakni di kisaran 7-15 persen.

“Nah, bagi partai yang sekarang sudah punya capres, tetapi nanti sulit memenuhi persyaratan untuk mengusung, mau tidak mau harus tunduk pada dinamika politiknya. Dalam kondisi itu, tiga partai besar seperti Golkar, PDIP, dan Demokrat masih menjadi kendali karena persentasenya mendekati persyaratan,” ungkapnya.

Namun, bagi partai yang mengandalkan figur capres yang telah ditetapkan seperti Gerindra dengan figur Prabowo Subianto dan PAN dengan figur Hatta Rajasa harus punya strategi dari awal agar nanti mereka tidak bergantung pada perolehan suara partainya.

Meski Gerindra dan PAN tidak memenuhi ambang batas pengusungan capres (presidential threshold), mereka harus bisa memastikan sejak dini akan ada partai yang bakal ikut mengusungnya.

“Kejadian Pilpres 2009, kita bisa melihat bagaimana figur Prabowo, meski punya elektabilitas tinggi, kenyataannya harus tunduk pada dinamika politik hanya sebagai cawapres karena memangsuarapartainyajauhdi bawah PDIP yang juga sudah punya capres,” paparnya.

Bagi partai menengah lain seperti PKS, PKB, PPP, dan Partai Hanura, ungkap Asep, juga harus menyiapkan strategi untuk bisa menaikkan elektoralnya agar setidaknya tetap bisa lolos parliamentary threshold (PT).

Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah dengan mulai menawarkan figur potensial untuk diusung sebagai capres.

“Figur eksternal partai saya rasa malah bisa membantu mereka karena partai-partai menengah itu memang tidak punya figur kuat yang bisa mendongkrak suara partainya,” ungkapnya.

Pengamat politik Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menilai, figur eksternal hanya akan dilirik oleh partai ketika memang dari segi elektoral cukup menjanjikan.

Jika tidak, parpol akan cenderung main aman dalam artian akan ikut mendukung calon dari partai lain dengan pertimbangan share of power di pemerintahan jika nanti memenangi pilpres.

Sekjen DPP PKS Anis Matta mengamini pendapat tersebut. Untuk itu, pada 2013 PKS mulai memikirkan siapa capres yang akan diusung. Saat ini nama- nama capres PKS masih digodok oleh Lembaga Pelaksana Penokohan Kader (LPPK).
Lembaga ini terdiri atas 20 orang yang masih menjaring, mempelajari, mendalami, dan mengukur sejauh mana kapabilitas, akseptabilitas, dan elektabilitas figur-figur yang sudah masuk.

“Mereka belum memunculkan, masih proses karena ini dipaketkan sekaligus dengan calon anggota Dewan,” katanya.

Namun, ungkap Anis, pada prinsipnya PKS terbuka bagi semua figur terbaik bangsa ini, termasuk figur dari nonparpol untuk diusung dalam pilpres nanti. Hal prinsip lain adalah bagaimana agar pilpres ke depan syarat dukungan sama dengan syarat parliamentary threshold.