SBY tetap ingin bermain aman

Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkesan ingin bermain aman dalam konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Sikap SBY atas konflik penanganan kasus dugaan korupsi simulator mobil dan motor 2011 dapat dilihat dari imbauannya kepada Ketua KPK Abraham Samad dan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo saat berbuka puasa bersama di Mabes Polri, Rabu 8 Juli lalu.

Saat membuka rapat koordinasi bidang pertahanan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Presiden mengungkapkan isi pembicaraannya dengan Ketua KPK dan Kapolri tersebut.

“Saya berharap berkolaborasi dalam arti saling mendukung, saling bekerja sama, agar pemberantasan korupsi bisa berjalan dengan baik. Itu yang saya sampaikan (kepada KPK dan Kapolri) tadi malam, tidak lebih dan tidak kurang,” papar Presiden.

Dengan kata lain, SBY meminta KPK dan Polri bersama-sama bersinergi dalam memberantas korupsi.

Presiden berharap kedua lembaga hukum ini bisa segera menyelesaikan kasus simulator SIM yang melibatkan sejumlah petinggi Polri dengan baik.

“Dalam acara buka puasa bersama itu saya bertemu Ketua KPK dan Kapolri. Saya sempat berbicara di dalam soal itu, apa pembicaraan saya? Saya berterima kasih kalau kedua lembaga ini, entah silang pendapat yang kemarin terjadi, bisa diselesaikan dengan baik, dan bisa dicapai kesepakatan,” ujar Kepala Negara.

Kesepakatan itu, lanjut dia, dalam arti benar-benar menjalankan tugas sebaik-baiknya dalam memberantas kasus korupsi yang melibatkan sejumlah petinggi kepolisian maupun yang lain.

“Saya katakan tadi malam kepada ketua KPK ataupun Kapolri, bapak berdua ini andalan saya, jago-jago saya dalam perang melawan korupsi,” ungkapnya.
Penjelasan yang cukup panjang mengenai sikapnya terhadap silang pendapat yang terjadi di tubuh KPK dan Polri ini disampaikan Presiden setelah menerima pesan singkat (SMS) yang meminta agar kegiatan buka puasa bersama juga dilakukan di KPK.

Presiden menjelaskan kegiatan berbuka puasa bersama di Mabes Polri sepenuhnya merupakan kegiatan rutin yang dihadirinya tiap Ramadan.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, pertemuan Ketua KPK, Kapolri dan Presiden SBY tidak secara spesifik membicarakan penanganan kasus simulator SIM secara mendalam dan detail. Dia mengungkapkan, menurut pimpinan KPK, pembicaraannya normatif saja.

“Yang disampaikan Presiden, KPK dan Polri harus sinergi. Artinya, harus ada koordinasi lagi. Ini karena beberapa waktu yang lalu ada mispersepsi siapa menangani siapa akan diurai dengan pertemuan-pertemuan lanjutan KPK dan Kapolri,” bebernya.

Meski demikian, penyidikan yang ditangani KPK tetap berjalan. “Salah satu hal yang disepakati adalah KPK dan Polri cooling down dulu, agar situasi jangan diperparah dengan pernyataan para pejabat, jadi seolah-olah di depan publik kedua institusi bertolak belakang,” tutur Johan.

KPK terus meminta keterangan saksi-saksi, terutama yang terkait dengan pihak swasta, di luar pihak yang ditahan Mabes Polri. Penyidikan KPK terhadap tersangka Irjen Pol Djoko Susilo tetap dilakukan.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar memaparkan, hingga kini proses untuk mencari solusi masih berjalan.

Boy menjelaskan, penyidik Bareskrim sudah memeriksa salah seorang tersangka Kompol Legimo. Pada Rabu (8/8), penyidik juga memeriksa tiga tersangka lain, yakni Brigjen Pol Didik Purnomo, AKBP Tedy Rusmawan dan Budi Susanto.

Selain memeriksa tersangka itu, penyidik berencana memeriksa Irjen Pol Djoko Susilo sebagai saksi. Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam menilai kasus ini hanya bisa dituntaskan dengan kebijakan Presiden.

Presiden bukan hanya memerintahkan agar kedua pihak bersinergi, namun juga harus turun tangan secara langsung. Menurut dia, penunjukan siapa yang paling berwenang untuk mengusut kasus ini bukan merupakan sikap intervensi dari Presiden.

“Kondisi (konflik antar lembaga) seperti ini jangan dibiarkan berlarut-larut karena akan menjadi preseden buruk,” katanya.