Pertahanan di perbatasan akan dikuatkan
Jum'at, 10 Agustus 2012 - 04:01 WIB
Pertahanan di perbatasan akan dikuatkan
A
A
A
Sindonews.com - Kebijakan dan strategi pertahanan terus dimutakhirkan sesuai
dengan perkembangan geopolitik di kawasan. Diantara yang menjadi sorotan
adalah perlunya penguatan pertahanan di perbatasan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, dari kebijakan dan strategi pertahanan akan mengalir, baik itu doktrin militer, kemudian rencana operasi, dan rencana kontijensi dalam bidang pertahanan dan militer.
“Nantinya akan diwujudkan dalam latihan-latihan bersama dalam skala besar. Dokumen strategis ini sudah dirumuskan dan selalu dilakukan pemutakhiran,” katanya usai rapat di Mabes TNI, Kamis (9/8/2012).
Di antara kebijakan dan strategi pertahanan tersebut adalah mengenai program jangka panjang modernisasi alutsista sesuai MEF. Selain itu, legislasi, regulasi, kerjasama pertahanan, kesejahteraan prajurit dan lainnya.
Mengenai perkembangan produk legislasi dan regulasi pertahanan tahun 2010, semester I 2012, saat ini ada enam RUU yang dibahas, yakni RUU
tentang Industri Pertahanan, Keamanan Nasional, Veteran, Komponen Cadangan,
Rahasia Negara dan Hukum Disiplin Militer.
Presiden mengaku, pihaknya menyoroti perlunya dibangun sarana dan prasarana di perbatasan, seperti Indonesia dengan Malaysia dan Indonesia dengan PNG, dan pulau-pulau terdepan seperti Miangas.
“Dari kaca mata pertahanan memang diperlukan dibangun sarana prasarana baik pos militer keamanan dan yang diperlukan. Selain itu saya melihat perlu juga dibangun yang sifatnya non militer misalnya pasar, puskesmas, sekolah dan sebagainya. Oleh karena itu saya telah memutuskan tadi akan ada integrated development,” tuturnya.
Dengan disatukannya apa yang menjadi kepentingan pertahanan dengan urusan
kesejahteraan, kata dia, maka akan lebih bagus dan hasilnya lebih nyata.
“Pemerintah akan alokasikan anggaran yang tepat untuk dalam waktu dua tahun
ini tingkatkan sarana prasarana di perbatasan, baik dalam kacamata
pertahanan maupun kesejahteraan,” imbuhnya.
dengan perkembangan geopolitik di kawasan. Diantara yang menjadi sorotan
adalah perlunya penguatan pertahanan di perbatasan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, dari kebijakan dan strategi pertahanan akan mengalir, baik itu doktrin militer, kemudian rencana operasi, dan rencana kontijensi dalam bidang pertahanan dan militer.
“Nantinya akan diwujudkan dalam latihan-latihan bersama dalam skala besar. Dokumen strategis ini sudah dirumuskan dan selalu dilakukan pemutakhiran,” katanya usai rapat di Mabes TNI, Kamis (9/8/2012).
Di antara kebijakan dan strategi pertahanan tersebut adalah mengenai program jangka panjang modernisasi alutsista sesuai MEF. Selain itu, legislasi, regulasi, kerjasama pertahanan, kesejahteraan prajurit dan lainnya.
Mengenai perkembangan produk legislasi dan regulasi pertahanan tahun 2010, semester I 2012, saat ini ada enam RUU yang dibahas, yakni RUU
tentang Industri Pertahanan, Keamanan Nasional, Veteran, Komponen Cadangan,
Rahasia Negara dan Hukum Disiplin Militer.
Presiden mengaku, pihaknya menyoroti perlunya dibangun sarana dan prasarana di perbatasan, seperti Indonesia dengan Malaysia dan Indonesia dengan PNG, dan pulau-pulau terdepan seperti Miangas.
“Dari kaca mata pertahanan memang diperlukan dibangun sarana prasarana baik pos militer keamanan dan yang diperlukan. Selain itu saya melihat perlu juga dibangun yang sifatnya non militer misalnya pasar, puskesmas, sekolah dan sebagainya. Oleh karena itu saya telah memutuskan tadi akan ada integrated development,” tuturnya.
Dengan disatukannya apa yang menjadi kepentingan pertahanan dengan urusan
kesejahteraan, kata dia, maka akan lebih bagus dan hasilnya lebih nyata.
“Pemerintah akan alokasikan anggaran yang tepat untuk dalam waktu dua tahun
ini tingkatkan sarana prasarana di perbatasan, baik dalam kacamata
pertahanan maupun kesejahteraan,” imbuhnya.
(lns)
