Hentikan polemik, Polri-KPK harus usut pelaku simulator!
Selasa, 07 Agustus 2012 - 12:34 WIB
Hentikan polemik, Polri-KPK harus usut pelaku simulator!
A
A
A
Sindonews.com - Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menghentikan polemik penanganan kasus dugaan korupsi simulator kemudi mobil dan motor tahun anggaran 2011. Kedua lembaga penegak hukum itu diminta untuk mulai menindaklanjuti para tersangka dalam kasus tersebut.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, Polri dan KPK harus mulai fokus pada penanganan kasus dugaan korupsi di Korps Lalu Lintas (Korlantas) itu.
"Sekarang saatnya bicara soal bagaimana menyelesaikan kasus tersebut secepatnya, dan menindak oknum yang terlibat. Mereka harus bertanggung jawab," katanya saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (7/8/2012).
Dia mengungkapkan, sebaiknya para pimpinan KPK dan Polri harus duduk bersama untuk segera menyelesaikan kasus itu. "Mereka harusnya bersinergi membongkar kasus, termasuk di institusinya secara transparan dan akuntabel. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi," ujarnya.
Menurutnya, pimpinan KPK dan Polri juga harus mewaspadai oknum yang tidak menginginkan kekompakan KPK dan Polri dalam menangani dugaan korupsi. Dengan begitu, pemberantasan korupsi akan terhambat karena kedua lembaga penegak hukum itu disibukkan dengan persoalan penanganan dugaan korupsi proyek simulator.
"KPK dan Polri harus segera kembali akur, agar tidak rawan diadu domba oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan penegak hukum kita kompak," tandasnya.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, Polri dan KPK harus mulai fokus pada penanganan kasus dugaan korupsi di Korps Lalu Lintas (Korlantas) itu.
"Sekarang saatnya bicara soal bagaimana menyelesaikan kasus tersebut secepatnya, dan menindak oknum yang terlibat. Mereka harus bertanggung jawab," katanya saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (7/8/2012).
Dia mengungkapkan, sebaiknya para pimpinan KPK dan Polri harus duduk bersama untuk segera menyelesaikan kasus itu. "Mereka harusnya bersinergi membongkar kasus, termasuk di institusinya secara transparan dan akuntabel. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi," ujarnya.
Menurutnya, pimpinan KPK dan Polri juga harus mewaspadai oknum yang tidak menginginkan kekompakan KPK dan Polri dalam menangani dugaan korupsi. Dengan begitu, pemberantasan korupsi akan terhambat karena kedua lembaga penegak hukum itu disibukkan dengan persoalan penanganan dugaan korupsi proyek simulator.
"KPK dan Polri harus segera kembali akur, agar tidak rawan diadu domba oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan penegak hukum kita kompak," tandasnya.
(lil)
