Parlemen Myanmar protes Ketua DPR RI
Selasa, 07 Agustus 2012 - 11:43 WIB
Parlemen Myanmar protes Ketua DPR RI
A
A
A
Sindonews.com - Ketua DPR RI Marzuki yang juga Presiden Parlemen Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengaku menerima surat protes dari Ketua Parlemen Myanmar atas pernyataan sikapnya di media massa terkait aksi pembantaian etnis muslim Rohingya, Myanmar.
"Isi protes Myanmar panjang. Intinya mereka tak terima kalimat genocide, dan mereka menampik adanya diskriminasi. Surat protes itu baru saja saya terima," ujar Marzuki di Jakarta, Selasa (7/8/2012).
Dalam surat protes itu, politikus partai Demokrat itu menuturkan, Parlemen Myanmar menjelaskan bahwa korban dalam pembantaian itu dari kedua belah pihak.
"Dalam surat protes juga dikatakan bahwa pemicu bentrok adalah gara-gara kasus perkosaan dan perampokan yang dilakukan oleh tiga orang muslim terhadap seorang ibu muda di desa Kyauk Ni Maw, di Rakhine State. Akhirnya terjadi perang suku. Itu pembelaan dalam surat protes tersebut," tandasnya.
Meski mendapat protes tersebut, Marzuki selaku Presiden Parlemen OKI tak akan mundur dalam membela penindasan kaum muslim etnis Rohingya. Bahkan dia akan tetap membuat surat yang ditujukan kepada sekretaris Perkumpulan Parlemen se-Asian PUIC.
Surat tersebut meminta agar seluruh anggota PUIC mengambil tanggung jawab sebagai bentuk solidaritas antar muslim terkait pembantaian muslim Rohingya.
Selaku Presiden Parlemen OKI, perlu diingatkan bahwa solidaritas ini tertera dalam resolusi nomor 11 yang diadopsi pada saat sidang umum ke-7 PUIC di Palembang belum lama ini.
Menurutnya, jika penanganan kasus pembantaian etnis Muslim Rohingya tidak ada, maka bisa saja itu memicu terjadinya kerusuhan etnis di negara lain. Termasuk umat Islam Indonesia terhadap umat Budha.
"Kalau lambat pasti ada. Nah kasus di Suriah beda-beda tipis. Suriah itu saling bantai antar muslim. Tapi yang seperti ini di kita (Indonesia) kayaknya sulit terjadi. Di negara kita, Pilkada saja minoritas bisa juara," terangnya.
Namun, Marzuki tidak menyebutkan bantuan konkret untuk korban pembantaian etnis beragama Muslim di Rohingya.
"Sebenarnya kita sangat ingin melakukan bantuan konkret yang langsung itu. Tapi memberi bantuan yang konkret ada mekanismenya, ada tata pergaulan internasional, ada lembaga-lembaga dunia yang bekerja, makanya saya selaku presiden Parlemen OKI mengingatkan dan mendesak agar badan-badan yang bertanggung jawab terkait itu turun-tangan," tegasnya.
"Isi protes Myanmar panjang. Intinya mereka tak terima kalimat genocide, dan mereka menampik adanya diskriminasi. Surat protes itu baru saja saya terima," ujar Marzuki di Jakarta, Selasa (7/8/2012).
Dalam surat protes itu, politikus partai Demokrat itu menuturkan, Parlemen Myanmar menjelaskan bahwa korban dalam pembantaian itu dari kedua belah pihak.
"Dalam surat protes juga dikatakan bahwa pemicu bentrok adalah gara-gara kasus perkosaan dan perampokan yang dilakukan oleh tiga orang muslim terhadap seorang ibu muda di desa Kyauk Ni Maw, di Rakhine State. Akhirnya terjadi perang suku. Itu pembelaan dalam surat protes tersebut," tandasnya.
Meski mendapat protes tersebut, Marzuki selaku Presiden Parlemen OKI tak akan mundur dalam membela penindasan kaum muslim etnis Rohingya. Bahkan dia akan tetap membuat surat yang ditujukan kepada sekretaris Perkumpulan Parlemen se-Asian PUIC.
Surat tersebut meminta agar seluruh anggota PUIC mengambil tanggung jawab sebagai bentuk solidaritas antar muslim terkait pembantaian muslim Rohingya.
Selaku Presiden Parlemen OKI, perlu diingatkan bahwa solidaritas ini tertera dalam resolusi nomor 11 yang diadopsi pada saat sidang umum ke-7 PUIC di Palembang belum lama ini.
Menurutnya, jika penanganan kasus pembantaian etnis Muslim Rohingya tidak ada, maka bisa saja itu memicu terjadinya kerusuhan etnis di negara lain. Termasuk umat Islam Indonesia terhadap umat Budha.
"Kalau lambat pasti ada. Nah kasus di Suriah beda-beda tipis. Suriah itu saling bantai antar muslim. Tapi yang seperti ini di kita (Indonesia) kayaknya sulit terjadi. Di negara kita, Pilkada saja minoritas bisa juara," terangnya.
Namun, Marzuki tidak menyebutkan bantuan konkret untuk korban pembantaian etnis beragama Muslim di Rohingya.
"Sebenarnya kita sangat ingin melakukan bantuan konkret yang langsung itu. Tapi memberi bantuan yang konkret ada mekanismenya, ada tata pergaulan internasional, ada lembaga-lembaga dunia yang bekerja, makanya saya selaku presiden Parlemen OKI mengingatkan dan mendesak agar badan-badan yang bertanggung jawab terkait itu turun-tangan," tegasnya.
(mhd)
