Polri sebaiknya mundur dalam kasus simulator
Senin, 06 Agustus 2012 - 12:59 WIB
Polri sebaiknya mundur dalam kasus simulator
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendapat dukungan untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi simulator kemudi mobil dan motor tahun anggaran 2011. Termasuk Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI-MPO) yang menyampaikan dukungannya tersebut kepada KPK.
"Khusus pada perkara dugaan korupsi simulator SIM yang melibatkan petinggi Polri, semestinya Polri tidak perlu ikut mengusut kasus ini. Karena KPK lebih dulu menetapkan tersangka dan melakukan penyidikan pada kasus itu," kata Ketua Umum PB HMI-MPO Alto Makmur melalui keterangan persnya di Jakarta, Senin (6/8/2012).
Dia mengungkapkan, Polri seharusnya dapat menghormati hukum, terutama yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) 30 Tahun 2002 tentang KPK. Selain itu, Polri juga harus dapat berbesar hati menyerahkan kasus ini untuk sepenuhnya diselesaikan oleh KPK.
Menurutnya, hingga saat kinerja Polri dalam menyelesaikan kasus hukum di internalnya masih mengecewakan. Pasalnya, banyak kasus yang melibatkan sejumlah oknum di kepolisian berakhir dengan tidak jelas.
Selain itu, dia juga menegaskan, tidak percaya jika Polri dapat menyelesaikan kasus tersebut. "Untuk itu, kami mendukung KPK untuk sepenuhnya mengambil kasus ini, dan meminta agar presiden RI menegur Kapolri karena sikap arogan institusinya," tukasnya.
"Khusus pada perkara dugaan korupsi simulator SIM yang melibatkan petinggi Polri, semestinya Polri tidak perlu ikut mengusut kasus ini. Karena KPK lebih dulu menetapkan tersangka dan melakukan penyidikan pada kasus itu," kata Ketua Umum PB HMI-MPO Alto Makmur melalui keterangan persnya di Jakarta, Senin (6/8/2012).
Dia mengungkapkan, Polri seharusnya dapat menghormati hukum, terutama yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) 30 Tahun 2002 tentang KPK. Selain itu, Polri juga harus dapat berbesar hati menyerahkan kasus ini untuk sepenuhnya diselesaikan oleh KPK.
Menurutnya, hingga saat kinerja Polri dalam menyelesaikan kasus hukum di internalnya masih mengecewakan. Pasalnya, banyak kasus yang melibatkan sejumlah oknum di kepolisian berakhir dengan tidak jelas.
Selain itu, dia juga menegaskan, tidak percaya jika Polri dapat menyelesaikan kasus tersebut. "Untuk itu, kami mendukung KPK untuk sepenuhnya mengambil kasus ini, dan meminta agar presiden RI menegur Kapolri karena sikap arogan institusinya," tukasnya.
(lil)
