Priyo tegaskan anti-PKI

Sindonews.com - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso melakukan deklarasi anti komunisme dan PKI bersama para tokoh Jawa Barat (Jabar), di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Jabar.

Hal itu buntut dari banyaknya kecaman terhadap Politikus Partai Golkar yang tidak setuju dengan rencana Komnas HAM untuk membuka kasus G-30 S/PKI dan kasus 1965-1966.

Penandatangan deklarasi itu bertajuk 'Rakyat Jabar Menolak Kembalinya Komunisme dan Ideologi Lain Selain Pancasila dan NKRI', dihadiri beberapa tokoh, di antaranya Anggota Komisi X DPR Popong Otje Junjunan, tokoh Jabar Tjetje Padmadinata, mantan Gubernur Jabar Solihin GP, serta tokoh Pejuang 45, dan Organisasi Masyarakat (Ormas) Jabar.

Sebelum melakukan penandatanganan deklarasi, Priyo sempat memberikan sambutan untuk menjelaskan latar belakang dirinya tidak setuju pengungkapan pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1965, rekomendasi Komnas HAM itu.

"Apa yang telah saya sampaikan sebenarnya biasa. Karena, saya ingin menyeimbangkan pemberitaan. Saya sampaikan tolong hati-hati untuk ungkap masa lalu," kata dia, di Bandung, Sabtu (4/8/2012).

Dia menceritakan, setelah mengeluarkan pernyataan itu dirinya mendapat hujatan, perotes hingga ancaman pada hari-hari berikutnya.

"Saya sampai enggak bisa tidur semalaman. Saat buka Twitter ternyata dipenuhi hujatan keras, bahkan saya ditempatkan sebagai tokoh anti kemanusiaan," tutur Ketua DPP Partai Golkar ini.

Selain itu, lanjut dia, Presiden juga meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengungkap kasus 1965 itu.

Dengan demikian dirinya merasa sendirian, merasa tidak ada yang mendukungnya. Bahkan dia diminta diperiksa di Badan Kehormatan DPR, karena dinilai tidak etis sebagai wakil rakyat.

Namun, kini dirinya merasa lega. Karena menerima ratusan sms yang mendukungnya seperti Syamsir Siregar, Syarwan Hamid, dan lain-lain. "Dan saya tidak sendirian lagi, bahwa yang saya sampaikan itu benar dan tidak perlu dikhawatirkan," katanya.

Dia menganjurkan elemen bangsa supaya meningkatkan rekonsiliasi daripada mengangkat kembali peristiwa 1965. Karena, dengan mengangkat kembali peristiwa PKI, justru akan memancing masa lalu yang kelam lainnya.

"Jangan-jangan pada jaman Mpu Gandring dan Ken Arok kita ungkap. Saya sarankan lebih baik lihatlah jauh ke depan itu lebih efektif," katanya.

Lalu, lanjutnya, bagaimana dengan pahlawan revolusi yang diperlakukan secara biadab, bagaimana dengan anak kecil Ade Irma Suryani Nasution yang juga jadi korban, lalu kelompok dan anggota masyarakat lainnya yang jadi korban PKI.

"Bagaimana dengan semua itu kan enggak selesai-selesai akhirnya," kata Priyo yang mengaku baru lahir ketika peristiwa 1965 meletus.

Selain itu, adanya dukungan dari tokoh Pejuang 45 juga merasa dirinya makin tenang. "Meski awalnya saya merasa sedikit ngeper padahal dulu (saya) aktivis juga," katanya.

Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam pernyataan Priyo yang meminta melupakan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu, seperti kasus 1965-1966 atau Gerakan G-30 S/PKI.

Kontras pun menjuluki Priyo sebagai tokoh ancaman kemanusian di Indonesia dan akan menyampaikan protes keras ke DPR.