Dalam UU KPK lebih berwenang
Jum'at, 03 Agustus 2012 - 13:06 WIB
Dalam UU KPK lebih berwenang
A
A
A
Sindonews.com - Pihak kepolisian didesak segera melepas penanganan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan simulator ujian SIM dan menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, berdasarkan UU, jika kasus dan tersangkanya sama, maka KPK lebih berwenang menangani.
Anggota Komisi III Didi Irawadi menegaskan apabila objek hukum dan pelakunya sama, maka undang-undang KPK lah yang harus dipatuhi.
"Meskipun sudah ada MoU antara Polri dan KPK, tetap saja UU KPK yang akan digunakan. Karena nota kesepahaman antara KPK dan Polri posisinya lebih rendah dari UU KPK," jelas Didi saat dihubungi wartawan, Jumat (3/8/2012).
Berdasarkan UU itu, maka KPK memiliki kewenangan menangani lebih dulu. Kejaksaan Agung (MA) ataupun kepolisian harus menyerahkan perkara korupsi ke KPK.
"Dalam Pasal 50 ayat (4) UU 30/2002 jelas-jelas disebutkan, jika sebuah kasus penyidikannya dilakukan bersamaan, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, maka penyidikan polisi dan jaksa harus dihentikan," papar Didi.
Anggota Komisi III Didi Irawadi menegaskan apabila objek hukum dan pelakunya sama, maka undang-undang KPK lah yang harus dipatuhi.
"Meskipun sudah ada MoU antara Polri dan KPK, tetap saja UU KPK yang akan digunakan. Karena nota kesepahaman antara KPK dan Polri posisinya lebih rendah dari UU KPK," jelas Didi saat dihubungi wartawan, Jumat (3/8/2012).
Berdasarkan UU itu, maka KPK memiliki kewenangan menangani lebih dulu. Kejaksaan Agung (MA) ataupun kepolisian harus menyerahkan perkara korupsi ke KPK.
"Dalam Pasal 50 ayat (4) UU 30/2002 jelas-jelas disebutkan, jika sebuah kasus penyidikannya dilakukan bersamaan, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, maka penyidikan polisi dan jaksa harus dihentikan," papar Didi.
(lns)
