SBY: Menkeu segera alokasikan anggaran BPJS
Rabu, 01 Agustus 2012 - 11:46 WIB
SBY: Menkeu segera alokasikan anggaran BPJS
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardoyo segera mengalokasikan anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
"Saya minta Menkeu menyiapkan dananya. Barangkali investasi awal lebih Rp25 triliun. Tidak apa-apa, karena rakyat kita di seluruh pelosok tanah air bisa dapat kepastian kalau sakit dapat pelayanan kesehatan yang baik," kata presiden dalam sambutannya saat sidang kabinet terbatas di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (1/8/2012).
Dia mengungkapkan, dengan adanya BPJS maka keadilan dalam dunia kesehatan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. "Bagi saudara yang mampu, atau sangat mampu wajib bisa menggunakan asuransi dengan kemampuannya. Tapi bagi yang miskin, atau sangat miskin, negara secara moral memiliki tanggung jawab membantunya," ujarnya.
Meski demikian, Presiden SBY tetap mengimbau seluruh masyarakat lebih banyak mencegah penyakit, dibanding sibuk menyembuhkannya. Pasalnya, saat ini pemerintah tengah menuju masyarakat sehat dengan melakukan berbagai upaya untuk memastikan kesehatan masyarakat tetap terjaga.
Untuk itu, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) harus terus mau mencurahkan tenaga, dan waktunya, serta terus meningkatkan pelayanan kesehatannya untuk memastikan kesehatan masyarakat dapat terpelihara dengan baik.
Selain itu, Presiden SBY kembali menegaskan perlunya biaya pendidikan yang murah bagi rakyat. "Pelayanan yang hendak kita tingkatkan adalah pelayanan yang makin berkualitas, yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat. Tapi saya lebih suka kita yang menjangkau masyarakat, accesable, kemudian murah bagi yang miskin prioritas," ungkapnya.
Diketahui, dalam rapat kabinet terbatas di Kantor Kemenkes, Presiden SBY dan Wapres Boediono didampingi oleh Menteri Kesehatan Nafsia Mboi, Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumilar, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mendagri Gamawan Fauzi, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dan Menkum HAM Amir Syamsuddin.
"Saya minta Menkeu menyiapkan dananya. Barangkali investasi awal lebih Rp25 triliun. Tidak apa-apa, karena rakyat kita di seluruh pelosok tanah air bisa dapat kepastian kalau sakit dapat pelayanan kesehatan yang baik," kata presiden dalam sambutannya saat sidang kabinet terbatas di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (1/8/2012).
Dia mengungkapkan, dengan adanya BPJS maka keadilan dalam dunia kesehatan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. "Bagi saudara yang mampu, atau sangat mampu wajib bisa menggunakan asuransi dengan kemampuannya. Tapi bagi yang miskin, atau sangat miskin, negara secara moral memiliki tanggung jawab membantunya," ujarnya.
Meski demikian, Presiden SBY tetap mengimbau seluruh masyarakat lebih banyak mencegah penyakit, dibanding sibuk menyembuhkannya. Pasalnya, saat ini pemerintah tengah menuju masyarakat sehat dengan melakukan berbagai upaya untuk memastikan kesehatan masyarakat tetap terjaga.
Untuk itu, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) harus terus mau mencurahkan tenaga, dan waktunya, serta terus meningkatkan pelayanan kesehatannya untuk memastikan kesehatan masyarakat dapat terpelihara dengan baik.
Selain itu, Presiden SBY kembali menegaskan perlunya biaya pendidikan yang murah bagi rakyat. "Pelayanan yang hendak kita tingkatkan adalah pelayanan yang makin berkualitas, yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat. Tapi saya lebih suka kita yang menjangkau masyarakat, accesable, kemudian murah bagi yang miskin prioritas," ungkapnya.
Diketahui, dalam rapat kabinet terbatas di Kantor Kemenkes, Presiden SBY dan Wapres Boediono didampingi oleh Menteri Kesehatan Nafsia Mboi, Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumilar, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mendagri Gamawan Fauzi, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dan Menkum HAM Amir Syamsuddin.
(lil)
